Timur Tengah makin Runyam

PENYERANGAN terhadap Venezuela disertai penculikan terhadap Presiden Nicolas Maduro bersama istrinya untuk diadili di New York, yang melanggar piagam PBB dan hukum internasional, memberi pesan kepada dunia khususnya kawasan Timur Tengah bahwa Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump tak segan mengobrak-abrik tatanan internasional demi mencapai tujuan nasionalnya. Dan, pemberian impunitas kepada Israel, proksi AS, untuk berbuat apa saja harus dilihat sebagai upaya AS menjaga hegemoninya di kawasan.

Pertemuan Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di resor Mar-a-Lago, Florida, AS, pada akhir Desember merupakan pengantar bagi eskalasi krisis Timteng. Dalam konferensi pers, Trump menyatakan AS akan ikut Israel menyerang Iran bila program nuklir dan rudal balistiknya tidak segera dihentikan. Menanggapi demonstrasi besar di Iran, ia mengancam akan menyerang rezim mullah itu bila aparatnya bertindak represif terhadap demonstran. Trump juga memberi peringatan keras kepada Hamas bila menolak melucuti senjata.

Di Libanon, kendati gencatan senjata telah dicapai Israel dan Hezbollah pada November 2024, Israel masih menduduki lima titik strategis di sana, sambil melancarkan serangan ke negara itu untuk menekan pemerintahan Presiden Joseph Aoun melucuti Hezbollah yang dijanjikan Aoun kepada AS akan diselesaikan pada 1 Januari 2026. Di Yaman, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab berkonflik terkait dengan benturan bersenjata antarproksi mereka masing-masing. Kubu separatis Dewan Transisi Selatan (STC) dukungan UEA melakukan ekspansi ke timur hingga Provinsi Hadramout dan Al-Mahra yang memiliki cadangan minyak. Ini membuat Dewan Kepemimpinan Presiden (PLC) dukungan Saudi dan memiliki legitimasi internasional kehilangan pijakan. Maka, militer Saudi menyerang STC di dekat perbatasannya serta mengebom Pelabuhan Mukalla sebagai gerbang UEA memasok senjata ke STC.

Baca juga : AS Tambah Jet Tempur di Timur Tengah, Ada Apa?

Riyadh melihat manuver Abu Dhabi melalui STC dapat mengganggu stabilitas Teluk, mengerdilkan pengaruh Riyadh di sana, dan hanya menguntungkan Houthi. Sasaran UEA yang utama ialah menguasai Teluk Aden yang strategis untuk ikut mengandalikan Laut Merah.

Lalu, pada 29 Desember, Israel mengakui Somaliland sebagai negara berdaulat. Somaliland terletak di Tanduk Afrika, sisi barat Teluk Aden. Somaliland merupakan wilayah yang memisahkan diri dari negara induk Somali pada 1991, tetapi tak mendapat pengakuan dari negara mana pun. Tak mengherankan bila pengakuan Israel dikecam Liga Arab, Uni Afrika, DK PBB, dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Karena UEA tidak ikut mengecam Israel, besar kemungkinan ada kerja sama Israel dan UEA. Toh, secara diam-diam UEA juga mendukung ethnic cleansing Israel di Gaza.

 

Baca juga : AS tidak Percaya Netanyahu Berniat Akhiri Konflik di Timur Tengah

REGIME CHANGE DI IRAN

Kendati tidak ada bukti Iran mengembangkan senjata nuklir, Netanyahu membujuk Trump menyerang Iran. Dalam perang 12 hari pada Juni tahun lalu, AS membantu Israel menyerang situs-situs nuklir dan instalasi militer Iran, menewaskan 1.100 orang, termasuk beberapa petinggi militer dan pakar nuklir Iran. Padahal, beberapa hari sebelumnya, saat melakukan tur ke Timteng, Trump menyatakan perundingan program nuklir Iran antara AS dan Iran di Oman maju pesat dan akan selesai dalam waktu dekat.

Hal itu tak diinginkan Israel yang memandang Iran sebagai ancaman bagi supremasi militernya. Tak mengherankan bila selain program nuklir, Israel-AS juga mendesak Iran menghentikan program rudalnya, yang dalam perang Juni berhasil menyasar target-target militer di Tel Aviv dan Haifa.

Penolakan Iran atas permintaan badan pengawas nuklir PBB (IAEA) untuk memeriksa situs nuklir yang dibom AS memberi preteks pada Israel bahwa uranium yang telah diperkaya Iran hingga 60% telah diselamatkan menjelang serangan AS-Israel. Teheran menolak inspeksi IAEA sepanjang AS tak menjanjikan pelonggaran sanksi. Trump memberlakukan sanksi kembali setelah mundur secara sepihak dari kesepakatan nuklir Iran tahun 2015. Netanyahu meyakinkan Trump bahwa setelah perang Juni, proksi Iran di beberapa negara Arab berantakan, dan pemberlakukan kembali seluruh sanksi PBB akibat Iran membatasi kerja samanya dengan IAEA, menyebabkan Iran dalam posisi sangat lemah.

Demonstrasi di Iran, dipicu biaya hidup yang makin mencekik, dilihat sebagai kesempatan emas untuk penggantian rezim sebagaimana dilakukan Trump atas Venezuela. Akan tetapi, gagasan ini berbahaya bagi stabilitas Teluk. Masyarakat Iran sangat sensitif terhadap intervensi asing. Kecerobohan AS-Israel justru akan mengonvergensi spektrum politik Iran melawan musuh bersama. Lagi pula, Iran masih punya kekuatan militer yang cukup untuk melawan.

Sementara itu, diperkirakan negara-negara Arab Teluk akan bersikap netral. Serangan Israel ke Qatar menyadarkan mereka bahwa ternyata Israel bukan mitra yang dapat diandalkan. Lagi pula, bila negara Arab Teluk terlibat sekecil apa pun, Iran tak akan ragu untuk menjadikan mereka sebagai target. Harga minyak dunia pun akan melejit. Karena ini perang eksistensial, maka Iran akan perang habis-habisan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah mendeklarasikan bahwa Iran dalam kondisi perang penuh.

Dengan pertimbangan ini, sangat mungkin Israel-AS tak melakukan all-out war, sekadar menyerang Iran setiap enam bulan untuk melemahkannya sampai ada pemberontakan dalam negeri. Namun, apakah Tiongkok dan Rusia yang punya kepentingan strategis terkait geopolitik dan geoekonomi bagi survival rezim Iran akan duduk diam?

Tindakan yang masuk akal bagi Trump ialah berunding dengan Iran terkait program nuklirnya. Tidak usah memaksa Iran harus menghentikan program rudal balistiknya karena ini satu-satunya deterrence Iran untuk menjaga kedaulatan teritorinya.

 

MENGUBURKAN TWO-STATE SOLUTION

Mengenai Palestina, tampaknya Israel tak akan mematuhi Resolusi DK PBB 2803 yang, apabila dilaksanakan secara konsisten dan fair, berpotensi lahirnya negara Palestina. Maka, kita menyaksikan, sejak dimulai gencatan senjata fase pertama pada 10 Oktober -- kecuali pertukaran sandera Yahudi dengan tahanan Palestina -- Israel melanggar semua kesepakatan.

Permukiman baru Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur terus dibangun bersamaan dengan penyerangan dan pengusiran warga Palestina. Padahal, menjelang gencatan senjata, Trump berjanji akan menentang aneksasi Israel atas Tepi Barat.

Penolakan Hamas melucuti senjata dijadikan justifikasi oleh Israel untuk menyerang Gaza. Fase kedua, yang kabarnya akan mulai diimplentasikan pada 19 Januari, mengharuskan militer Israel mundur dari seluruh Gaza. Dewan Perdamaian pimpinan Trump mulai bekerja mengawasi pemerintahan teknokratis Palestina yang didukung Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Pasukan ini memiliki garis komando untuk melucuti Hamas. Hamas menolak karena Trump dan ISF dilihat sebagai pendudukan asing, dan mendesak Gaza dikelola oleh semua faksi Palestina.

Israel pun tak menghendaki ISF karena akan menghalangi operasi militernya di Gaza. Terlebih, kehadiran ISF yang sebagian anggotanya berasal dari kubu Arab-Islam akan mentransformasikan Gaza dari masalah domestik menjadi isu internasional. Tak mengherankan jika Israel berkeras untuk tetap mengendalikan Gaza. Tujuannya membuat Gaza tak layak huni sehingga memudahkannya mendeportasi penduduknya ke negara lain.

Motif Israel ini terlihat dari dua hal. Pertama, membuka gerbang Rafah yang berbatasan dengan Mesir sebagai akses keluar warga Gaza tanpa izin kembali. Kedua, mengakui negara Somaliland. Somaliland dicurigai akan dijadikan destinasi warga Gaza. Ini membuat Mesir, Turki, Arab Saudi, dan milisi Ansarullah (Houthi) bereaksi keras. Selain tindakan Israel merupakan ethnic cleansing, kehadirannya di Somaliland akan memberinya posisi strategis terkait Teluk Aden, tempat lalu lalang tanker dan kapal kargo internasional. Ini akan meningkatkan kekuatan Israel di Laut Merah sekaligus mereduksi kendali Mesir, Turki, Arab Saudi, dan Yaman yang menguasai sisi timur Teluk Aden.

 

PERANG SAUDARA DI LIBANON

Kendati Hezbollah telah menarik diri hingga ke utara Sungai Litani sesuai syarat gencatan senjata, Israel bukan saja masih bertahan di Libanon, tapi juga meratakan Libanon selatan yang menyerupai ethnic cleansing di Gaza. Karena terlilit krisis ekonomi sejak 2019 dan bergantung pada bantuan militer AS, pemerintahan Joseph Aoun terikat janji kepada AS untuk melucuti Hezbollah guna menghentikan serangan Israel, keluar dari krisis ekonomi, dan memperkuat angkatan bersenjatanya.

Namun, ini tidak mudah karena Hezbollah menolak dilucuti. Hezbollah berjanji akan berdialog dengan pemerintah terkait perlucutan senjatanya setelah Israel mundur dari Libanon. Toh, Hezbollah tak memercayai militer Libanon yang lemah mampu menghadapi Israel.

Terkait dengan hal itu, masyarakat Libanon pecah. Sebagian menentang posisi Hezbollah pro-Iran. Toh, Hezbollah telah kalah melawan Israel. Saudi mendukung posisi pemerintah karena lemahnya Hezbollah akan meningkatkan pengaruh Riyadh di sana. Sebagian mendukung Hezbollah yang masih memiliki senjata karena militer negara lemah. Dus, kalau Aoun memaksa diri melucuti Hezbollah, nyaris pasti perang saudara akan meletus kembali, yang akan melibatkan aneka kekuatan politik sebagaimana terjadi dari tahun 1975 sampai 1990 yang melibatkan Suriah. Di Libanon ada komunitas Syiah, Suni, Maronite, Druz, pengungsi Palestina, dan denominasi Kristen lainnya. Kalau itu terjadi, Israel akan melakukan invasi skala penuh sebagaimana dilakukan pada 1978, 1982, 2000, dan 2006. Hezbollah muncul justru setelah invasi Israel 1982.

Alhasil, Timteng bertambah ruwet karena AS tak dapat berperan sebagai stabilisator, impunitas Israel, perpecahan bangsa Arab, kesibukan Eropa menghadapi Trump dan perang Rusia-Ukraina, serta konsistensi Tiongkok memainkan politik kesabaran untuk menghindari konflik dengan AS, dan menjaga citra sebagai negara non-intervensi dan promotor kerja sama multilateral. Dan, tak berfungsinya PBB dalam menjaga perdamaian dunia.

Semua Ini berdampak besar bagi dunia, khususnya stabilitas Timteng, kawasan vital bagi kelangsungan peradaban global.