Timur Tengah 2026 masih Rawan

DOHA Forum, yang berlangsung di Doha, Qatar, pada 6 Desember 2025, mengungkap keprihatinan kubu Arab-Islam--diwakili Mesir, Yodania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, Pakistan, dan Indonesia--terkait dengan macetnya pengakhiran perang Hamas-Israel berbasis pada 20 butir rencana Presiden AS Donald Trump.

 

ISRAEL TERUS MELAKUKAN OPERASI MILITER DI GAZA

Baca juga : Madonna Desak Paus Leo Kunjungi Gaza untuk Selamatkan Anak-anak

Kendati implementasi fase pertama rencana itu telah disepakati Israel, yang mestinya mulai dilaksanakan secara konsisten sejak 10 Oktober, militer Israel, Tzahal, masih melakukan operasi militer di Gaza. Bantuan kemanusiaan ke enklave masih dibatasi. Padahal, Hamas telah melaksanakan kewajiban mereka membebaskan seluruh 48 warga Yahudi yang disandera.

Tak heran jika di Doha Forum kubu Arab-Islam menyatakan kesepakatan itu sedang memasuki fase kritis sambil menuntut Israel mundur dari seluruh Gaza untuk memulai fase kedua yang sensitif, yaitu pembentukan Dewan Perdamaian pimpinan Trump, pemerintahan transisi yang dikelola para teknokrat Palestina yang tidak berafiliasi dengan faksi politik mana pun, Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang tugas pokoknya ialah demiliterisasi Gaza, melucuti senjata faksi-faksi bersenjata, dan dimulainya rekonstruksi Gaza yang perlu waktu puluhan tahun dengan dana jumbo. Sementara itu, Washington terkesan membisu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terang-terangan oleh Israel.

Israel pun melakukan eskalasi di Tepi Barat yang mana pemukim ilegal Yahudi dengan dukungan Tzahal menyerang, membunuh, dan merampas tanah-tanah Palestina untuk mempercepat aneksasi wilayah itu. Lagi-lagi Trump diam. Padahal, sebelum kesepakatan gencatan senjata Hamas-Israel, Trump berjanji akan menolak aneksasi wilayah itu.

Baca juga : Setujui Penjualan Senjata ke Israel, Pengamat Timteng Nilai Joe Biden Penuh Kontroversi

Perampasan tanah, termasuk tanah warga Kristen Palestina, mendorong komunitas Kristen di sana meminta gereja-gereja di Barat menekan pemerintahan PM Benjamin Netanyahu. Hubungan Israel-Mesir juga memburuk disebabkan oleh Israel membuka gerbang Rafah yang berbatasan dengan Mesir untuk membuka jalan bagi warga Gaza untuk mengungsi ke Mesir tanpa bisa kembali lagi.

Mesir marah karena skenario itu merupakan implementasi gagasan ethnic cleansing Trump untuk menjadikan Gaza sebagai Riviera of the Middle East. Apabila gagasan itu dipaksakan, yang menyebabkan warga Gaza yang kelaparan membanjiri Mesir, bukan tidak mungkin rezim Presiden Abdul Fattah el-Sisi yang mengambil alih pemerintahan melalui kudeta akan menghadapi kemarahan rakyat.

Karena ide itu ditentang oleh sekutu Arab dan demi mendapat dukungan mereka atas 20 butir rencana Trump yang kini telah disahkan oleh Resolusi DK PBB 2803, Trump mundur dari gagasan itu. Namun, diam-diam Netanyahu tetap ngotot untuk mewujudkannya. Pada November lalu, lebih dari 100 warga Gaza diselundupkan oleh Israel ke Afrika Selatan melalui Nairobi, Kenya.

Netanyahu mengatakan fase kedua akan dimulai setelah ia bertemu dengan Trump di Gedung Putih pada 29 Desember.

Netanyahu ingin mendapatkan konsesi berupa normalisasi hubungan dengan Arab Saudi. Namun, harapan Netanyahu itu hanya bertepuk sebelah tangan.

Belakangan ini Riyadh malah mengeraskan posisinya bahwa tidak ada normalisasi dengan Israel sampai negara Palestina berdiri. Sikap itu jelas terlihat ketika baru-baru ini Saudi dan Qatar membangun proyek kereta supercepat yang menghubungan Riyadh dan Doha. Padahal, pada 2017, Saudi--bersama Mesir, UEA, dan Bahrain--dengan dukungan Trump menjatuhkan sanksi terhadap Qatar karena bekerja sama dengan Iran. Sanksi baru dicabut pada 2021.

Rencananya Trump dan Netanyahu juga akan membicarakan isu Suriah dan Libanon yang hingga sekarang masih diserang Israel. Mungkin juga Netanyahu akan membujuk Trump untuk kembali menyerang Iran untuk memungkinkan terjadinya regime change. Mungkin itu sebabnya beberapa hari lalu Iran kembali melaksanakan latihan militer dengan menembakkan rudal-rudal balistik dan jelajah di Teluk Persia dan Laut Oman. Tentu saja latihan itu bertujuan memberikan pesan kepada Israel dan AS bahwa Iran masih memiliki deterrence.

Sementara itu, Resolusi DK PBB 2803 yang disahkan pada 17 November sulit diwujudkan. Hamas hanya menyetujui fase pertama rencana Trump yang dicapai pada awal Oktober. Kendati Otoritas Palestina (OP) yang berbasis di Tepi Barat mendukung resolusi itu, seluruh faksi-faksi bersenjata Palestina menolaknya. Artinya, mereka menolak fase kedua 20 butir rencana Trump.

OP mendukung karena setelah pemerintahan transisi Gaza berakhir dalam dua tahun, Tepi Barat dan Gaza akan diperintah OP setelah terlebih dahulu melakukan reformasi substansial. Masalahnya, Israel menentang butir ini. Terlebih Trump menginginkan Marwan Barghouti dibebaskan dari penjara Israel untuk memimpin OP agar Israel memiliki perunding Palestina yang memiliki legitimasi. Barghouti ialah anggota teras Fatah yang dipenjarakan oleh Israel sejak 2002 atas tuduhan terlibat dalam Intifadah II, 2000-2004, menyusul gagalnya perundingan perdamaian Palestina-Israel di Camp David, AS, pada 2000.

Memang, di luar Hamas hanya Barghouti yang populer setelah Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar dibunuh Israel. Ia juga diterima oleh seluruh faksi bersenjata Palestina. Mungkin karena popularitas Barghouti itulah yang menjadi hambatan pembebasannya. Sebaliknya, Israel lebih memilih entitas suku Palestina, Pasukan Rakyat, yang kini dipimpin oleh Ghassan al-Duhaini setelah pendahulunya, Yasser Abu Shahab, dibunuh Hamas. Pasukan Rakyat ialah kolaborator Israel. Israel tentu tahu bahwa mustahil Pasukan Rakyat ciptaannya bisa menggantikan Hamas atau OP. Walakin, setidaknya Israel bisa menciptakan konflik internal Palestina.

Hamas dan sekutunya menolak Resolusi 2803 berdasarkan alasan berikut. Pertama, kendati resolusi itu menjanjikan penentuan basib sendiri bagi Palestina andaikan semuanya berjalan lancar, Israel menolak two-state solution. Kedua, Dewan Perdamaian pimpinan Trump diyakini tak akan netral. Dokumen Strategi Keamanan AS yang dirilis pada 5 Desember mengungkapkan Timteng tidak lagi menjadi prioritas kebijakan luar negeri AS, tetapi dukungan penuh Gedung Putih pada Israel tidak berubah. AS hanya akan mengejar stabilisasi kawasan dan investasi Arab. Ini paradoksikal. Bagaimana mungkin menciptakan stabilitas Timteng tanpa menyelesaikan akar masalahnya: berdirinya negara Palestina.

Ketiga, faksi bersenjata Palestina menolak pemerintahan teknokrat yang dipilih oleh pihak eksternal dan berada di bawah pengawasan Dewan Perdamaian. Mereka hanya bersedia mendukung pemerintahan yang dipilih semua faksi Palestina. Keempat, ISF, yang juga di bawah pengawasan Trump, 'diseleksi' Israel. Tdak seperti Pasukan Perdamaian PBB, ISF diberi otoritas menggunakan senjata melawan pihak yang mengganggu stabilitas Gaza. Penolakan faksi bersenjata Palestina karena diduga mereka tak akan melawan Tzahal. Sebaliknya, ISF akan keras menghadapi faksi-faksi di Gaza sehingga akan memunculkan konflik bersenjata dengan ISF. Dengan kata lain, ISF akan terlihat hanya melayani kepentingan Israel.

Selain hal-hal di atas, belum jelas juga pihak mana saja yang akan mendanai rekonstruksi Gaza. Yang kita dengar, negara-negara Arab kaya dan Eropa yang menjadi donornya. Namun, detail rencana ini dan negara mana saja yang berpartisipasi masih samar. Mungkin negara-negara Arab tak mau menggelontorkan uang sampai AS menyatakan dengan tegas pada peta jalan yang masuk akal bagi two-state solution.

Penolakan Hamas dan pelanggaran Israel di Gaza yang terus terjadi membuat ISF menghadapi resiko tinggi bila diterjunkan di jalanan Gaza. Inilah yang membuat negara Arab dan Islam yang berkomitmen menyumbang tentara bagi ISF kini mempertimbangkan kembali karena resistansi publik mereka sangat kuat.

 

ISRAEL MASIH MENYERANG SURIAH, LIBANON, DAN BERAMBISI MERUNTUHKAN IRAN

Selain isu-isu di atas, pertemuan Trump-Netanyahu nanti akan fokus pada pengakhiran operasi militer di Suriah dan Libanon. Di Suriah, sejak kejatuhan rezim Bashar al-Assad setahun lalu, Israel memperluas daerah pendudukan mereka hingga ke Gunung Hermon dan wilayah selatan Damaskus yang melemahkan pemerintahan Ahmad al-Sharaa dukungan Turki, Arab, Eropa, dan AS.

Tujuan Netanyahu ialah mendapatkan konsesi teritori baru di Suriah. Hal yang sama dilakukan Israel di Libanon. Israel tidak hanya menolak mundur dari Libanon Selatan sesuai dengan perjanjian gencatan senjata yang dimediasi AS, tapi juga menyerang Libanon hingga ke Beirut untuk menekan pemerintahan Presiden Joseph Aoun melucuti senjata Hezbullah seperti janjikannya kepada AS. Namun, ini mustahil bisa dilakukan Aoun tanpa mendestabilkan Lebanon yang sejak 2019 menghadapi krisis ekonomi.

Faktor lain yang akan memorakporandakan Timteng ialah ambisi Netanyahu meruntuhkan rezim mullah di Iran. Itu disebabkan PBB memberlakukan kembali seluruh sanksi PBB yang diinisiasi Prancis, Inggris, dan Jerman menggunakan instrumen mekanisme pemberlakuan otomatis terkait dengan penolakan Iran terhadap kerja sama mereka dengan pengawasan nuklir PBB tanpa konsesi pencabutan sanksi AS.

Selain pemberlakuan seluruh sanksi PBB yang makin melemahkan ekonomi Iran dan hancurnya proksi Iran di kawasan, Netanyahu yakin perang 12 hari Iran melawan Israel-AS pada Juni lalu telah melemahkan kekuatan militer Iran secara signifikan. Maka itu, inilah momentum regime change di Iran.

Semua paparan di atas kiranya akan mewarnai Timteng tahun mendatang. Bila Trump terpengaruh oleh skenario Netanyahu untuk menggambar ulang peta Timteng tanpa two-state solution, ia menciptakan masalah dengan sekutu Arab yang dananya sangat ia butuhkan. Konsep Strategi Keamanan Nasional AS pun tak dapat dicapai karena Timteng akan tetap membara.

Ini diinginkan oleh Netanyahu agar ia tak dapat diadili terkait dengan korupsi, menjanjikan kemenangan koalisinya di pemilu Israel tahun depan, mempersatukan kembali publik Israel yang terfragmnentasi oleh genosida di Gaza, dan menjaga dukungan AS ketika eksistensi Israel jadi taruhan.

Bila Trump memilih mengakomodasi aspirasi kubu Arab-Islam, bahkan komunitas global, sesungguhnya ia sedang menjaga kepentingan nasional AS tanpa meninggalkan sekutu Israel.