Bukan Direlokasi, Warga Gaza Harus Diberi Kemerdekaan

PARLEMEN Mesir, Senin (27/1), kembali menegaskan penolakannya terhadap segala rencana yang bertujuan untuk merelokasi rakyat Palestina dari tanah mereka. Parlemen Mesir juga memperingatkan bahwa tindakan semacam itu menimbulkan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan.

"Kita tidak bisa mengabaikan bahaya besar yang ditimbulkan oleh usul-usul yang beredar terkait relokasi rakyat Palestina dari tanah mereka," kata Ketua Parlemen Mesir Hanafi Gebali dalam sebuah sesi parlemen.

Menurut dia ide-ide semacam itu sepenuhnya mengabaikan fakta. Masalah Palestina bukan sekadar persoalan penduduk atau sengketa geografis, tetapi perjuangan sebuah bangsa untuk mendapatkan hak-hak sah dan historis mereka.

Baca juga : Soal Isu Relokasi Warga Gaza, Jerman tak Berkongsi dengan AS

"Semua pihak harus menyadari bahwa rakyat Palestina bukan sekadar kelompok yang mencari tempat perlindungan. Mereka adalah bangsa dengan sejarah yang kaya, tanah yang suci, dan hak-hak yang tak dapat dihapus oleh waktu," kata Gebali.

"Mereka tidak akan pernah menyerahkan hak-hak tersebut, demikian pula bangsa Arab yang mendukung mereka," kata Gebali menegaskan.

Ketua Parlemen Mesir memperingatkan bahwa setiap usulan yang mengesampingkan hak-hak rakyat Palestina "menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas kawasan."

Baca juga : Inggris Bersebrangan dengan AS Soal Nasib Warga Gaza

"Satu-satunya solusi untuk mewujudkan perdamaian abadi adalah dengan menerapkan solusi dua negara yang menjamin rakyat Palestina dapat mendirikan negara merdeka mereka sesuai perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sambil juga memastikan keamanan dan stabilitas seluruh kawasan."

"Mesir, yang telah menabur benih-benih perdamaian di kawasan itu selama bertahun-tahun, menegaskan kembali hari ini bahwa kami akan terus membela hak-hak rakyat Palestina dan dengan tegas menolak segala upaya melikuidasi masalah Palestina atau melanggar hak-hak bangsa yang besar itu," ujarnya.

Akhir pekan lalu (25/1), Presiden AS Donald Trump menyampaikan seruan untuk "membersihkan" Gaza dan memukimkan ulang warga Palestina ke Mesir dan Yordania, dengan menggambarkan wilayah kantong Palestina tersebut sebagai lokasi yang telah hancur total akibat perang genosida Israel.

Baca juga : PBB Kecam Usulan Serampangan Donald Trump

Mesir, Yordania, Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengeluarkan pernyataan yang dengan tegas menolak seruan apapun untuk pengusiran atau pemindahan rakyat Palestina dari tanah mereka. Usul Trump itu muncul sepekan setelah kesepakatan gencatan senjata diberlakukan di Gaza pada 19 Januari 2025.

Gencatan senjata itu menghentikan perang genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.300 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 111.000 orang sejak 7 Oktober 2023.

Kekejaman Israel tersebut juga menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang, kehancuran luas dan krisis kemanusiaan yang mengakibatkan banyak korban jiwa, termasuk para lansia dan anak-anak.

Baca juga : Warga Gaza Tolak Direlokasi ke Mesir dan Yordania

Kehancuran Gaza itu dicatat sebagai salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November tahun lalu terhadap Pemimpin Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan otoritas pertahanan, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang mereka di wilayah tersebut. (Ant/I-2)