Prancis dan Sekutu Ingin Bantu Selat Hormuz, Syaratnya Gencatan Senjata

PRANCIS menyatakan kesiapan membantu menjaga keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Namun, mereka menegaskan langkah konkret baru akan diambil setelah tercapai gencatan senjata. Selain Prancis, negara lainnya yakni Inggris, Jerman, Italia, Jepang, dan Belanda, Kamis (19/3) waktu setempat.

Kelompok tersebut menyatakan siap berkontribusi dalam upaya yang tepat untuk memastikan jalur pelayaran aman di Selat Hormuz. Mereka juga menyambut inisiatif sejumlah negara yang mulai melakukan perencanaan awal seraya mengecam keras serangan terhadap kapal niaga tak bersenjata di kawasan Teluk.

Namun, Prancis, Jerman, dan Italia menegaskan komitmen tersebut tidak berarti intervensi militer dalam waktu dekat. Ketiga negara menekankan setiap langkah akan dilakukan dalam kerangka multilateral setelah konflik mereda.

Baca juga : Macron Tegaskan Prancis tidak Terlibat Operasi Militer Selat Hormuz

Ketegangan di Selat Hormuz meningkat tajam menyusul blokade efektif yang dilakukan Iran. Jalur strategis itu selama ini menjadi lintasan sekitar seperlima pasokan minyak mentah dan gas alam cair dunia.

Sejak konflik pecah, sedikitnya 23 kapal komersial, termasuk 10 tanker, dilaporkan mengalami insiden atau serangan. Organisasi Maritim Internasional mencatat sekitar 20 ribu pelaut kini terjebak di sekitar 3.200 kapal di wilayah barat selat tersebut.

Dalam pernyataan bersama, negara-negara itu mengaku sangat khawatir atas eskalasi konflik. Mereka mendesak Iran segera menghentikan ancaman, penanaman ranjau, serta serangan drone dan rudal yang mengganggu jalur pelayaran.

Baca juga : Dilema Prancis terkait Selat Hormuz dan Desakan Donald Trump

“Prinsip kebebasan navigasi merupakan bagian mendasar hukum internasional, termasuk dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut,” demikian pernyataan tersebut.

Mereka juga mengingatkan dampak krisis ini akan dirasakan secara global, terutama oleh kelompok rentan.

Presiden Donald Trump sebelumnya mendesak negara-negara lain, termasuk NATO, untuk turut membuka kembali jalur pelayaran di Hormuz. Namun, ajakan tersebut belum direspons dalam bentuk aksi cepat, meski pembahasan tetap terbuka.

Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto menegaskan langkah yang dibahas bukanlah misi perang. Ia menyatakan tidak akan ada pengerahan ke Hormuz tanpa gencatan senjata dan inisiatif multilateral yang jelas, dengan kerangka hukum dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Hal senada disampaikan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius. Ia menilai keterlibatan militer Jerman akan bergantung pada situasi pascagencatan senjata serta mandat internasional, termasuk persetujuan parlemen.

Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron menyebut Prancis tengah menjajaki kemungkinan membangun kerangka kerja di bawah Dewan Keamanan PBB untuk menjamin keamanan pelayaran, setelah konflik berhenti.

“Kami telah memulai proses penjajakan dan akan melihat dalam beberapa hari ke depan apakah ini bisa berhasil,” ujarnya.

Seorang pejabat pertahanan Inggris juga mengakui tingkat ancaman di kawasan masih terlalu tinggi untuk pengerahan kapal perang dalam waktu dekat. London saat ini hanya mengirim sejumlah kecil perencana militer ke Komando Pusat AS guna menyiapkan berbagai opsi ke depan. (AFP/H-4)