Macron Tegaskan Prancis tidak Terlibat Operasi Militer Selat Hormuz

PRESIDEN Emmanuel Macron menegaskan bahwa Prancis tidak akan terlibat dalam operasi militer apa pun untuk membuka kembali Selat Hormuz di tengah eskalasi besar yang melanda Timur Tengah pada Maret 2026.

Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas tekanan diplomatik dari pemerintahan Donald Trump yang berupaya membentuk koalisi internasional untuk mengamankan jalur pelayaran vital tersebut.

Prancis Pilih Jalur Nonkombatan

Dalam rapat Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Prancis pada Selasa (17/3/2026), Macron memberikan klarifikasi tegas mengenai posisi Paris dalam konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Baca juga : Dilema Prancis terkait Selat Hormuz dan Desakan Donald Trump

"Kami bukan pihak yang terlibat konflik tersebut. Oleh karena itu, Prancis tak akan pernah terlibat dalam operasi untuk membuka atau membebaskan Selat Hormuz dalam kondisi saat ini," tegas Macron di hadapan para petinggi militer dan pertahanan Prancis.

Bantahan terhadap Klaim Donald Trump

Langkah Macron ini menjadi sorotan tajam karena sehari sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengeklaim bahwa Prancis telah menyatakan kesediaannya untuk membantu militer AS memastikan kebebasan navigasi di Teluk Persia.

Trump, yang sedang menjalankan kampanye tekanan maksimum terhadap Iran, telah meminta Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, hingga Inggris untuk menyiagakan armada laut mereka di Selat Hormuz. Namun, penegasan Macron menunjukkan ada keretakan dalam kesepahaman antara Washington dan Paris terkait cara menangani krisis energi global yang dipicu oleh blokade tersebut.

Ancaman Pasokan Energi Global

Selat Hormuz merupakan urat nadi ekonomi dunia. Sekitar 20%-30% pasokan minyak bumi dunia melintasi jalur sempit ini setiap hari. Terhentinya lalu lintas pelayaran di wilayah ini telah menyebabkan:

• Gangguan ekspor minyak mentah secara masif dari negara-negara Teluk.
• Kenaikan tajam harga bahan bakar di pasar internasional.
• Ketidakpastian produksi industri di negara-negara importir besar.

Meskipun Prancis menolak keterlibatan militer, Macron menyatakan bahwa pihaknya tetap memantau situasi dengan saksama dan mengedepankan solusi diplomatik untuk mencegah krisis kemanusiaan yang lebih luas di kawasan tersebut. (Ant/Sputnik/RIA Novosti/I-2)