Dilema Prancis di Tengah Konflik Iran dan AS

PRANCIS berada dalam posisi dilematis di tengah perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Presiden Emmanuel Macron mengkritik serangan militer terhadap Iran sebagai pelanggaran hukum internasional, namun tetap menilai Teheran memiliki tanggung jawab atas memanasnya konflik.

Sekitar setengah abad lalu, tokoh Revolusi Iran, Ruhollah Khomeini, pernah tinggal selama beberapa bulan di desa Neauphle-le-Chateau, barat Paris. Dari tempat itu ia merekam berbagai pidato yang mendorong Revolusi Iran, sebelum kembali ke Iran pada 1979 untuk menggulingkan pemerintahan Shah.

Kini, puluhan tahun kemudian, konflik baru di Timur Tengah kembali menempatkan Prancis dan negara-negara Uni Eropa dalam posisi sulit. Setelah kematian Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei serta meningkatnya serangan dari Amerika Serikat dan Israel, konflik berpotensi meluas dan menyeret negara-negara Barat.

Baca juga : Prancis Kerahkan Kapal Induk ke Selat Hormuz? Macron Jelaskan Tujuannya

Sejak perang yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.200 orang di Iran dimulai, Presiden Prancis Emmanuel Macron berusaha mengambil sikap yang relatif seimbang. Ia mengkritik serangan terhadap Iran dan menyebutnya melanggar hukum internasional, namun juga menilai Teheran memiliki peran besar dalam memicu konflik.

"Posisi Prancis agak berada di garis tipis," kata peneliti dari lembaga pemikir Fondation pour la Recherche Strategique (FRS), Laure Foucher.

"Posisi Macron mengakui bahwa operasi ini dilakukan di luar kerangka hukum internasional. Pada saat yang sama, Prancis tidak mengutuknya dengan keras karena kami percaya bahwa tanggung jawab terutama terletak pada Teheran, yang tidak mau berkompromi," ujarnya.

Baca juga : Macron Dukung Spanyol Hadapi Ancaman Putus Hubungan Dagang dari Trump

Namun demikian, pemerintah Prancis tetap mengkritik pendekatan militer yang dilakukan oleh Washington dan Tel Aviv.

"Pihak Prancis sangat jelas menyatakan bahwa isu nuklir di Iran dan ancaman yang datang dari Iran tidak dapat diselesaikan dengan operasi militer dari luar dan tujuan yang dinyatakan oleh (Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu) dan (Presiden AS Donald Trump) untuk menggulingkan rezim, bahkan lebih tidak mungkin," tambah Foucher.

Pada awal konflik, serangan militer AS dan Israel difokuskan pada kepemimpinan militer Iran, program rudal, serta fasilitas nuklir. Namun dalam perkembangannya, kedua negara tersebut juga mulai mendorong penggulingan pemerintahan Iran.

Pemerintah Prancis memandang langkah tersebut dengan skeptis, mengingat pengalaman masa lalu di kawasan.

"Kita memiliki preseden di Irak. Kita tahu ke mana hal itu mengarah," kata Foucher.

Opini Publik di Prancis

Di tengah situasi tersebut, sebagian masyarakat Prancis memandang operasi militer terhadap Iran sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional.

"Serangan Amerika dan Israel terhadap Iran sama sekali tidak dapat dibenarkan," kata seorang warga Paris berusia 23 tahun, Adele Supau.

"Saya tidak pernah bisa berbicara atas nama seluruh rakyat atau tentang sesuatu yang belum pernah saya alami. Tetapi ini bukanlah cara untuk mengubah keadaan. Jadi, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya akan pernah setuju dengan Amerika dan Israel," ujarnya.

Menanggapi meningkatnya ketegangan, Prancis mengirimkan 10 kapal perang ke kawasan Laut Mediterania timur, Laut Merah, dan Selat Hormuz.  Macron juga mengerahkan dua kapal perang di Mediterania untuk melindungi jalur pelayaran dan warga negara Prancis di kawasan tersebut. Sekitar 400.000 warga Prancis diketahui tinggal di berbagai negara Timur Tengah.

"Ini bukan misi ofensif," kata Macron. 

Ia juga menyerukan pembentukan koalisi internasional untuk menjaga jalur pelayaran komersial yang dianggap penting bagi ekonomi global. Meski demikian, sebagian masyarakat berharap pemerintah Prancis mengambil sikap yang lebih tegas terhadap operasi militer AS dan Israel. (Al-Jazeera/H-4)