Pengamat Timteng: Nasib Konflik Timur Tengah Bergantung pada Sikap Iran dan AS

PERKEMBANGAN konflik di Timur Tengah dinilai sangat bergantung pada sikap Iran dan Amerika Serikat (AS). Pengamat Timur Tengah Smith Alhadar menilai peluang deeskalasi masih ada, namun sangat dipengaruhi oleh kesediaan kedua pihak untuk memenuhi syarat penghentian perang. Bahkan keputusan utama berada di tangan Iran.

"Semua bergantung pada Iran. Melalui Rusia dan Tiongkok, Trump telah meminta Iran menghentikan perang yang kini mengancam stabilitas regional, global, dan inflasi di AS yang menggerus daya beli masyarakatnya akibat kenaikan harga BBM yang cukup signifikan," kata Alhadar dihubungi Media Indonesia, Kamis (12/3).

Menurutnya, Iran bersedia menghentikan perang jika tiga syarat utama dipenuhi oleh Amerika Serikat. "Iran bersedia menghentikan tiga syarat. Pertama, pernyataan tertulis yang menyatakan tidak akan menyerang Iran lagi. Kedua, mencabut sanksi dan Iran bebas menjalankan program nuklir tanpa batasan. Ketiga, ganti rugi," ujarnya.

Baca juga : Iran Fokus Serang Kepentingan AS di Kawasan Teluk

Namun, ia menilai tuntutan tersebut sulit dipenuhi oleh pemerintah Presiden AS Donald Trump.

"AS akan sulit memenuhi tuntutan Iran ini karena sama artinya Trump mengakui kekalahan AS. Padahal, Trump ingin mengakhiri perang secara cepat deklarasi kemenangan," ucap Alhadar.

Ia menambahkan, jika tuntutan Iran tidak dipenuhi, maka konflik kemungkinan akan terus berlanjut.

Baca juga : AS Instruksikan Warga dan Personel Militernya Berlindung di Irak di Tengah Serangan Israel ke Libanon

"Jadi, kalau tuntutan Iran tak dipenuhi, perang akan berlanjut dan AS tidak bisa mengeklaim kemenangan. Iran yang merasa dikhianati, pemimpinnya dibunuh, dan mengalami kerugian besar akibat agresi AS-Israel, tak akan menerima penghentian perang tanpa AS dan Israel luput dari tanggung jawab mereka," jelasnya.

Menurut Alhadar, posisi Iran saat ini juga cukup kuat, baik secara internal maupun dalam hubungan regional dan internasional.

"Kebetulan Iran dalam posisi kuat secara internal, regional, dan internasional," katanya.

Ia juga menilai upaya Amerika Serikat untuk mengajak Iran berunding tanpa menyetujui tiga syarat tersebut hampir pasti akan ditolak.

"Tawaran AS untuk berunding tanpa persetujuan terhadap 3 syarat di atas pasti ditolak Iran karena sebelumnya dua kali AS membohongi Iran saat perundingan sedang berjalan dan Iran sudah menawarkan konsesi," ujarnya.

Dampak terhadap Energi Global dan Indonesia

Alhadar juga mengingatkan bahwa konflik yang berlarut-larut dapat berdampak besar terhadap pasokan energi dunia, terutama jika Iran terus menutup Selat Hormuz.

"Yang sudah pasti, dalam beberapa hari mendatang stok cadangan BBM kita, bahkan seluruh negara ASEAN, akan habis kalau perang masih berlangsung karena Iran menutup Selat Hormuz dan menyerang kilang minyak di negara Arab Teluk," terang Alhadar.

Ia menyebut International Energy Agency (IEA) telah menyatakan kesiapannya untuk melepas cadangan minyak guna menahan lonjakan harga energi global.

"Asosiasi Energi Internasional yang memiliki stok 400 juta barel berjanji akan membanjiri pasar untuk menahan lonjakan harga minyak dunia," ujarnya.

Indonesia, lanjutnya, berpeluang memperoleh jatah dari pelepasan cadangan tersebut, meskipun dengan harga yang tetap tinggi.

"RI bisa mendapat jatah pembelian dari pelepasan stok ini meskipun harganya tetap mahal dan hanya bisa bertahan selama 2 bulan. Tidak ada cara lain bagi keamanan energi nasional kecuali dengan berhemat dan menunggu perang diakhiri," lanjut Alhadar.

Risiko Eskalasi Lebih Besar

Ia juga memperingatkan situasi bisa semakin memburuk jika Amerika Serikat dan Israel meningkatkan tekanan militer terhadap Iran.

"Keadaan bisa lebih buruk bila AS dan Israel melakukan eskalasi untuk menekan Iran karena Iran tidak dalam posisi untuk mengalah berapa pun ongkos perang yang harus dibayarnya," ujarnya.

Alhadar menekankan bahwa penyelesaian konflik kembali bergantung pada kesediaan Washington untuk mempertimbangkan tuntutan Iran. "Lagi-lagi bergantung pada kemauan AS untuk menyetujui tuntutan Iran karena Selat Hormuz adalah teritori Iran dan Oman berdasar pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut," jelasnya, merujuk pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Ia menambahkan bahwa jalur pelayaran strategis tersebut dijaga ketat oleh Iran dan sulit dibuka secara paksa tanpa memicu krisis global yang lebih besar.

"Dan selat sempit ini dijaga ketat oleh Iran yang nyaris mustahil bisa dibuka paksa oleh AS dan sekutunya tanpa menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi stabilitas ekonomi, politik, keamanan global," pungkasnya. (Fer/P-3)