IPB University Ungkap Bahaya Nyata Perang Timur Tengah bagi Pertanian Indonesia

KONFLIK geopolitik di Timur Tengah tidak hanya memicu ketegangan kawasan, tetapi juga mulai mengirim gelombang tekanan hingga ke sektor pertanian Indonesia. IPB University memperingatkan bahwa petani nasional, terutama petani kecil, berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak akibat kenaikan biaya produksi dan gangguan pasokan pupuk.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (2/4), pakar IPB University menyoroti rapuhnya ketahanan sektor pertanian nasional terhadap gejolak global. Salah satu titik rawan terbesar ada pada ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku pupuk impor, yang dapat terganggu sewaktu-waktu ketika konflik terjadi di wilayah pemasok utama.

Guru besar bidang Proteksi Tanaman (khususnya Penyakit Tumbuhan/Mikologi) dari IPB University, Suryo Wiyono menjelaskan, bahan baku pupuk untuk kebutuhan urea dan NPK seperti fosfat serta kalium masih banyak bergantung dari luar negeri. Saat konflik memanas di kawasan strategis, rantai pasok global ikut terguncang dan harga bisa melonjak tajam.

Baca juga : Starlink Elon Musk Jadi Target Serangan Iran

“Bahan baku pupuk, khususnya untuk urea dan NPK seperti fosfat dan kalium, sebagian besar masih bergantung dari luar negeri. Ketika terjadi konflik di wilayah pemasok, maka harga bisa naik signifikan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, dalam situasi krisis, lonjakan harga bahan baku pupuk bukan ancaman kecil. Nilainya bahkan bisa menembus kenaikan sekitar 70%, yang pada akhirnya langsung menekan ongkos produksi di tingkat petani.

“Kenaikan bahan baku pupuk bisa mencapai sekitar 70%, dan ini tentu akan berdampak langsung pada biaya produksi petani,” lanjutnya.

Baca juga : Pemerintah mesti Realistis terhadap Ancaman Ketahanan Energi dan Fiskal

Tekanan tersebut tidak berhenti pada pupuk. Konflik Timur Tengah juga dinilai berisiko mengganggu distribusi hasil pertanian dan memperbesar biaya logistik. Ketegangan di jalur perdagangan global dapat memperlambat arus barang, sekaligus memicu kenaikan ongkos transportasi yang ikut membebani rantai pasok pangan nasional.

Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3), Ivanovich Agusta menegaskan, kerentanan ini menjadi semakin serius karena struktur pertanian Indonesia masih didominasi petani kecil. Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, jumlah petani di Indonesia mencapai sekitar 27,8 juta orang. Dari angka itu, sekitar 17,35 juta merupakan petani gurem dengan penguasaan lahan di bawah 0,5 hektare.

Dengan skala usaha yang sempit dan modal yang terbatas, kelompok ini dinilai paling mudah terpukul ketika harga pupuk naik dan biaya distribusi ikut membengkak. Guncangan global yang mungkin terlihat jauh, pada praktiknya bisa langsung terasa di tingkat desa.

“Kondisi ini membuat petani Indonesia sangat rentan terhadap gejolak eksternal. Kenaikan harga pupuk dan biaya logistik akan sangat terasa bagi petani kecil,” kata dia

Di sisi lain, dampak konflik juga diperkirakan dapat menjalar ke persoalan ketenagakerjaan pedesaan. Ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah berpotensi mendorong kepulangan pekerja migran Indonesia, terutama dari negara-negara Teluk. Jika itu terjadi dalam jumlah besar, tekanan ekonomi di desa bisa semakin berat.

“Jika pekerja migran kembali ke desa, maka tekanan ekonomi di tingkat lokal akan meningkat. Ini perlu diantisipasi sejak dini oleh pemerintah,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, Ia  mendorong penerapan sistem pertanian biointensif. Pola ini dinilai lebih hemat input, lebih efisien, dan tidak terlalu bergantung pada pupuk kimia. Metode tersebut disebut telah diuji di berbagai wilayah dan menunjukkan hasil yang menjanjikan, baik dalam menekan biaya maupun menjaga produktivitas.

Salah satu petani yang hadir dalam konferensi pers turut membagikan pengalamannya setelah menerapkan pendekatan tersebut. Menurutnya, penggunaan bahan organik mampu memangkas kebutuhan pupuk kimia secara signifikan, tanpa mengorbankan hasil panen.

“Kami bisa menghemat penggunaan pupuk kimia hingga 70% dengan memanfaatkan bahan organik. Hasil panen tetap baik, bahkan lebih stabil di lahan kering,” ujarnya.

Tak hanya itu, Ia juga menekankan perlunya peran pemerintah desa diperkuat untuk menahan dampak krisis dari level paling bawah. Optimalisasi dana desa dinilai bisa diarahkan untuk mendukung program padat karya, pembangunan irigasi, hingga penyediaan sarana produksi pertanian sebagai bantalan jangka pendek. (Z-10)