Pemerintah mesti Realistis terhadap Ancaman Ketahanan Energi dan Fiskal

Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik dinilai berpotensi menekan ketahanan energi dan fiskal Indonesia. Hal itu mengemuka dalam Focus GREAT Discussion (FGD) bertajuk Tantangan Ketahanan Energi Indonesia di Tengah Turbulensi Geopolitik yang digelar GREAT Institute di Jakarta, Rabu (1/4).

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, mengatakan forum tersebut merupakan kontribusi pemikiran untuk menjawab tantangan global yang kian kompleks. “Tak bisa dimungkiri, saat ini dunia tengah menghadapi persoalan energi seiring perang di Timur Tengah. Kita lihat, negara-negara tetangga sudah mulai mengalami kenaikan harga BBM sebagai dampak langsung dari perang Israel-Amerika Serikat melawan Iran,” ujarnya.

Tim Ekonomi GREAT Institute memaparkan harga minyak dunia sempat melonjak mendekati US$120 per barel, jauh di atas asumsi APBN 2026 yang sebesar US$70 per barel. Peneliti GREAT Institute, Yossi Martino, menegaskan dampaknya akan langsung terasa. “Indonesia pasti terimbas perang ini. Turbulensi global akibat kenaikan harga minyak dengan nyata berpengaruh pada ekonomi kita,” katanya.

Baca juga : Harga Minyak Dunia Melonjak, Qatar Peringatkan Produksi Energi Teluk Bisa Terhenti

Dalam skenario terburuk yang dipresentasikan, defisit anggaran berpotensi melebar hingga 3,80% hingga 4,30% terhadap PDB jika harga minyak bertahan di kisaran US$105–120 per barel. Setiap kenaikan US$1 harga minyak juga disebut menambah beban subsidi energi hingga triliunan rupiah.

Anggota Dewan Energi Nasional, Mohamad Fadhil Hasan, menyatakan pemerintah masih berada pada tahap mitigasi dan adaptasi. “Berdasarkan identifikasi, cadangan BBM kita masih aman menurut Pertamina. Jadi langkah-langkah yang diambil masih mitigasi dan adaptasi,” ujarnya.

Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo mengingatkan tekanan fiskal sulit dihindari. “Asumsi APBN kita US$70 per barel, sementara realitas jauh di atas itu. DPR mengapresiasi belum adanya kenaikan harga BBM, tapi ini hanya menggeser beban,” katanya.

Baca juga : Harga Minyak Dunia Meroket akibat Serangan IRGC, Bagaimana Nasib BBM di Indonesia?

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menilai pemerintah perlu bersikap realistis terhadap tekanan harga energi. “Menurut saya, tak soal harga BBM naik dulu, toh setelah perang bisa turun lagi, dibanding defisit yang makin besar,” ujarnya. Ia juga melihat krisis sebagai peluang bagi tenaga kerja teknis dalam negeri. “Para pekerja teknis justru mendapat kesempatan, karena mereka dibutuhkan untuk memitigasi krisis energi,” katanya.

Dari perspektif pertahanan, Mayjen TNI Priyanto menilai Indonesia sebagai negara net importir menghadapi risiko berlapis. “Karena kita net importir, ketika distribusi terganggu, dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga stabilitas sosial dan pertahanan,” kata Priyanto.

Diskusi menyepakati pentingnya percepatan diversifikasi energi, penguatan cadangan nasional, serta reformasi struktural sektor energi guna memperkuat ketahanan Indonesia menghadapi gejolak global. (e-3)