Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN work from home (WFH) satu hari per minggu dinilai sebagai langkah respons cepat pemerintah dalam meredam dampak gejolak geopolitik global, khususnya konflik Timur Tengah. Namun, kebijakan tersebut tidak cukup untuk menjawab tantangan dan mencapai ketahanan energi dalam jangka panjang.
Direktur Riset Finansial Center of Reform on Economics Indonesia (CoRE) Etika Karyani Suwondo menyatakan, kebijakan WFH perlu dipahami sebagai langkah darurat di tengah meningkatnya risiko gangguan pasokan energi global.
“Kebijakan WFH satu hari/minggu perlu dipahami dalam rangka respons darurat terhadap eskalasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya ancaman gangguan blokade Selat Hormuz yang dapat memicu lonjakan harga energi dan membebani APBN,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (28/3).
Meski demikian, ia menekankan bahwa pemerintah perlu melampaui kebijakan taktis tersebut dengan strategi yang lebih komprehensif.
“Namun, untuk menghadapi risiko struktural yang bersifat jangka panjang, pemerintah harus melampaui langkah taktis, seperti WFH dan fokus pada diversifikasi pasokan, transisi energi, dan penguatan cadangan energi nasional. Kombinasi antara langkah cepat dan strategi struktural inilah yang akan memastikan ketahanan energi tetap terjaga,” lanjutnya.
Etika juga menyoroti bahwa upaya efisiensi energi tidak boleh hanya dibebankan pada sektor rumah tangga dan pekerja kantoran. Menurutnya, sektor dengan konsumsi energi besar justru harus menjadi fokus utama kebijakan.
“Efisiensi energi tidak boleh hanya menyasar rumah tangga dan pekerja kantoran, sementara sektor industri, korporasi, dan elite pemerintah yang konsumsinya jauh lebih besar luput dari tekanan,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Salah satu opsi yang akan diterapkan dalam waktu dekat adalah kebijakan WFH guna mengurangi konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya antisipasi terhadap dampak konflik geopolitik, termasuk ketegangan yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global. (H-3)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya mengikuti sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home (WFH) untuk ASN.
GUBERNUR Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa akhirnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) penerapan sistem work from home (WFH) bagi ASN dilingkungan Pemprov Jawa Timur.
Tanpa pembatasan aktivitas seperti pada masa pandemi, masyarakat tetap akan melakukan perjalanan.
Selain kebijakan WFH, pengamat menekankan pentingnya efisiensi belanja pemerintah, khususnya pada program-program besar.
Jika kebijakan WFH kembali diterapkan, diperlukan pengaturan teknis yang jelas di setiap perangkat daerah.
Selain hilirisasi mineral, pemerintah bergerak cepat mengembangkan energi alternatif guna mengurangi ketergantungan pada sumber konvensional.
Indonesia berkomitmen memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi pasokan minyak. Salah satunya melalui penjajakan kerja sama dengan Brunei Darussalam.
Indonesia dan Jepang menandatangani kerja sama mineral kritis dan energi nuklir dalam forum Indo Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum di Tokyo.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pamerkan bukti pembangunan energi inklusif Indonesia di forum internasional Tokyo. Dari program B50 hingga BBM Satu Harga
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membuka Posko Nasional sektor ESDM sebagai pusat pemantauan dan koordinasi layanan energi selama arus mudik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved