Warga Gaza Tolak Direlokasi ke Mesir dan Yordania

WARGA Palestina mengecam usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar mereka dipindahkan dari Jalur Gaza dengan dikirim ke Mesir dan Yordania - sebuah usulan yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pembersihan etnis.

Trump sempat mengatakan bahwa sudah waktunya untuk "membersihkan" Jalur Gaza, dan mendesak para pemimpin Yordania dan Mesir untuk menerima warga Palestina dari Gaza, baik untuk sementara maupun secara permanen.

Usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh warga Palestina, dengan Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah mengatakan bahwa usulan tersebut akan melanggar "garis merah". Sementara penduduk Gaza bersikeras bahwa mereka akan tetap tinggal di daerah kantong pantai.

Baca juga : Proposal Relokasi Warga Palestina oleh Donald Trump Ditolak Secara Global

"Tidak mungkin bagi orang-orang untuk menerima ini," kata warga Palestina, Nafiz Halawa dikutip dari Al Jazeera, Senin (27/1).

"Orang-orang yang lemah mungkin pergi karena penderitaan yang mereka alami, tetapi gagasan untuk meninggalkan negara kami, itu benar-benar mustahil."

Elham al-Shabli juga menolak gagasan tersebut. "Jika kami ingin pergi, kami sudah melakukannya sejak lama. Perang genosida yang mereka lakukan tidak akan mencapai apapun terhadap Palestina dan kami akan tetap tinggal, apapun yang terjadi," ujarnya.

Baca juga : Pemerintahan Trump akan Izinkan Israel Caplok Tepi Barat Palestina?

Otoritas Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa rencana tersebut "merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap garis merah yang secara konsisten kami peringatkan".

"Kami menekankan bahwa rakyat Palestina tidak akan pernah meninggalkan tanah mereka atau tempat-tempat suci mereka, dan kami tidak akan membiarkan terulangnya bencana (Nakbah) 1948 dan 1967. Rakyat kami akan tetap teguh dan tidak akan meninggalkan tanah air mereka," kata pernyataan tersebut.

Mereka mendesak Trump untuk mempertahankan perjanjian gencatan senjata Gaza, memastikan penarikan pasukan Israel secara penuh, menetapkan PA sebagai badan pemerintahan, dan memajukan upaya-upaya menuju pembentukan negara Palestina yang berdaulat.

Baca juga : Pertemuan Langka Yordania-Israel Bahas Negara Palestina

Jihad Islam Palestina (PIJ), yang telah berperang bersama Hamas di Gaza selama lebih dari 15 bulan, menyebut komentar Trump sebagai dorongan untuk melakukan "kejahatan perang".

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan bahwa "penolakan negara itu terhadap pemindahan adalah tetap dan tidak dapat diubah" dan akan terus bekerja sama dengan pemerintahan Trump dalam memajukan upaya-upaya menuju pengakuan negara Palestina yang berdaulat.

Komentar Trump juga tampaknya menarik perhatian Senator senior dari Partai Republik Lindsey Graham, yang mengatakan dalam sebuah wawancara dengan media AS, CNN, bahwa ia tidak melihat ide tersebut "terlalu praktis" dan percaya bahwa negara-negara Arab di kawasan itu akan menolaknya.

Baca juga : Usulan Trump Dikecam

Israel mencegah
Komentar Trump muncul seminggu setelah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza berlaku, dengan dua putaran pertukaran tawanan.

Namun ribuan warga Palestina menunggu di jalanan pada hari Minggu (26/1) untuk kembali ke rumah mereka di Gaza utara karena Israel menolak untuk membuka titik-titik penyeberangan setelah menuduh Hamas melanggar perjanjian gencatan senjata.

Israel mengatakan akan membuka titik-titik penyeberangan setelah tawanan sipil Israel Arbel Yehud, yang ditahan oleh Jihad Islam Palestina (PIJ) di Gaza, dibebaskan. Dikatakan bahwa di bawah kesepakatan gencatan senjata.

PIJ mengatakan kepada Al Jazeera pada hari Minggu bahwa Yehud akan dibebaskan sebelum hari Sabtu dengan imbalan 30 tahanan Palestina.

Wakil Sekretaris Jenderal PIJ Mohammed al-Hindi juga mengatakan bahwa kelompoknya menunggu tanggapan dari para mediator tentang bagaimana warga Palestina akan diizinkan kembali ke rumah mereka di Gaza utara. (Ndf/P-3)