Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, mengingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa rencana penambahan layer baru cukai rokok berpotensi menggulung tikar industri Sigaret Kretek Tangan (SKT), sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal tak terhindarkan.
"Bahwa kebijakan tersebut berpotensi memicu ketidakstabilan pasar dan berdampak buruk terhadap kelangsungan industri padat karya, khususnya Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang selama ini penopang serapan tenaga kerja (padat karya)," kata Sofwan dalam keterangan yang diterima, Senin (2/2).
Menurut legislator PDI Perjuangan, penambahan layer baru dalam struktur cukai dapat mendorong terjadinya fenomena downtrading, yakni peralihan konsumen ke produk dengan tarif cukai yang lebih rendah. Kondisi ini dinilai semakin berisiko mengingat daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.
“Saya kira, kondisi daya beli yang belum pulih ini juga disadari pemerintah, terlihat dari target penerimaan cukai hasil tembakau sebagaimana dalam dokumen Peraturan Presiden (Perpres) No 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 yang kembali diturunkan,” ujarnya.
Sofwan yang terpilih dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI (Kab/Kota Magelang, Purworejo, Wonosobo dan Temanggung) menyoroti penurunan target penerimaan cukai tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp225,75 triliun, lebih rendah 1,89% dibandingkan target CHT 2025 yang mencapai Rp230,09 triliun.
“Penurunan target ini menjadi sinyal bahwa pemerintah menyadari adanya tantangan besar dalam konsumsi dan daya beli masyarakat. Penambahan layer cukai di tengah situasi seperti ini justru berpotensi menjadi langkah yang kontraproduktif bagi keberlangsungan industri nasional,” jelasnya.
Sofwan mengkhawatirkan keberadaan layer baru akan mendorong pelaku usaha berpindah ke lapisan tersebut. Dampak lanjutan dari kondisi ini, menurutnya, akan sangat dirasakan oleh kelangsungan industri Sigaret Kretek Tangan (SKT).
Selama ini, SKT dikenal sebagai sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, apabila struktur cukai baru membuat harga Sigaret Kretek Mesin (SKM) tidak lagi terpaut jauh dengan SKT, konsumen berpotensi beralih ke SKM.
“Pergeseran konsumsi ini dikhawatirkan dapat mematikan industri SKT. Jika permintaan SKT terus menurun, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor yang sangat bergantung pada tenaga manusia ini sulit untuk dihindari,” tukas Sofwan. (P-4)
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendesak penjatuhan sanksi tegas terhadap oknum jaksa yang terbukti menyimpang dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu.
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
PEMERINTAH daerah atau pemda diminta untuk melakukan efisiensi serta melakukan terbobosan untuk pemasukan daerah mencegah PHK PPPK
Pemerintah pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen APBD tahun 2027 akan berdampak pada ribuan PPPK paruh waktu terancam PHK
Meta, perusahaan teknologi yang merupakan induk dari Facebook, dilaporkan tengah mempertimbangkan rencana pengurangan sekitar 20% dari total tenaga kerjanya.
Co-founder Block, Jack Dorsey, mengumumkan PHK terhadap 4.000 lebih karyawan. Ia menyebut penggunaan alat kecerdasan buatan (AI) membuat tim kecil bekerja lebih baik.
DINAS Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur menemukan indikasi perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan untuk menghindari pembayaran tunjangan hari raya (THR).
The Washington Post mengumumkan PHK massal terhadap 33% karyawannya. Langkah ini memicu kritik tajam, termasuk dari mantan pemimpin redaksi Marty Baron.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved