Pengusaha: Kebijakan 'Rem Darurat" Anies Terlalu Mendadak

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) bidang Moneter, Fiskal dan Kebijakan Publik, Hariyadi Sukamdani, menilai kebijakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terlalu tergesa-gesa.

"Kebijakan rem darurat ini juga punya satu masalah sendiri karena terlalu mendadak. Sehingga tergesa-gesa tidak mempertimbangkan segala masalahnya," kata Hariyadi saat dihubungi, Sabtu (12/9).

Hal itu juga dinilai tidak memikirkan dampak bagi pelaku usaha dan masyarakat karena perlahan pelaku usaha yang mulai bangkit kini tenggelam lagi karena adanya PSBB.

"Sehingga semuanya dipikir. lalu dihitung dampak ekonomi dan sosial kasihan orang yang hilang pekerjaan," ucap Hariyadi.

Hariyadi meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk bagaimana mendisiplinkan orang untuk melaksanakan prosedur tetap (Protap) protokol kesehatan.

Menurutnya, selama ini pemerintah tidak menjangkau semua dan disiplin masyarakat tidak terbangun sehingga Pemprov keluarkan lagi PSBB.

Jika PSBB terjadi terus menerus justru akan memperparah dari segi masyarakat seperti kehilangan pekerjaan, PHK atau dirumahkan sehingga resikonya sangat besar.

"Jika ngomong soal PSBB kan yang punya kuasa biasa tapi tidak menyelesaikan masalah. Jika berbicara sharing the pain atau berbagi beban, PSBB ini ditimpakan semua masalahnya ke masyarakat dan dunia usaha," jelasnya.

"Jadi poin saya jika hanya PSBB saja tidak ada tindakan preventif percuma. Mau dibuat 1.000 kali PSBB hasilnya akan tetap sama," imbuhnya.

Oleh karena itu asosiasi pengusaha tersebut ingin mengajak Pemprov terutama Gubernur DKI untuk membicarakan dan membuka komunikasi posisi pelaku usaha.

"Kalau dialog pemerintah seharusnya mendengarkan juga suara masyarakat. Prinsipnya yang waktunya terbatas Gubernur dan sekarang tergantung mau membuka komunikasi atau tidak. Jika dari asosiasi pasti mau bertemu dan menjelaskan posisi pelaku usaha bagaimana," pungkasnya. (OL-4)