Berita Terbaru Prolegnas Hari Ini

73,9% Masyarakat Sebut RUU Perampasan Aset Mendesak Disahkan

MAYORITAS publik menilai pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset urgen. Hal itu berdasarkan hasil survei Populi Center.

RUU Kesehatan Harus Ciptakan Sistem Layanan yang Lebih Baik

RUU Kesehatan harus menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem kesehatan nasional yang mengedepankan aspek perlindungan dan kepastian hak kesehatan masyarakat.

RUU Kesehatan Gerbang Penentu Intervensi Perlindungan Anak

KETUA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah menyampaikan bahwa hak kesehatan anak dalam RUU Kesehatan tidak boleh diabaikan.

Organisasi Profesi Kesehatan Punya Peran Menyaring Dokter Abal-Abal

IKATAN Dokter Indonesia (IDI) meminta agar peran organisasi profesi dalam memberikan rekomendasi untuk memperpanjang STR dan SIP tetap dipertahankan.

RUU Perampasan Aset Harus Diharmonisasi dengan UU Korupsi, Narkotika dan Terorisme

RUU Perampasan Aset dinilai perlu diharmonisasi dengan UU Korupsi, Narkotika dan Terorisme, bila resmi disahkan menjadi undang-undang.

PB IDI Minta Pembahasan RUU Kesehatan Dihentikan, Ini 4 Alasannya

PENGURUS Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta agar pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan yang menggabungkan 10 UU dihentikan. Ini alasannya.

RUU Kesehatan Gabungkan 10 Undang-Undang, Simak Penjelasan Menkes

DIM Rancangan Undang-Undang Kesehatan diserahkan kepada Komisi IX DPR RI pada Rabu, 5 April 2023. RUU ini menggabungkan 10 undang-undang (UU) eksisting. UU apa sajakah itu?

DPR: Pemerintah Belum Kirim Naskah Akademik dan Draft RUU Perampasan Aset

Draft RUU Perampasan Aset ini Februari masih dibahas dan dimatangkan di internal pemerintah. Sehingga desakan agar mempercepat mestinya disampaikan kepada pemerintah.

RUU Kesehatan Cari Terobosan untuk Penuhi Kebutuhan Dokter

RANCANGAN Undang-Undang Kesehatan menjadi cara pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya dokter.

Duh, Indonesia Jadi Korban Bully karena Tidak Miliki Regulasi Perlindungan PRT

INDONESIA kerap disindir oleh negara lain karena tidak memiliki regulasi yang menjamin dan melindungi pekerja rumah tangga (PRT).

Omnibus Law Kesehatan, IDI Minta DPR Transparan dan Melibatkan Publik

IKATAN Dokter Indonesia (IDI) mengingatkan DPR untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan secara transparan dan beretika, dengan melibatkan masyarakat secara luas.

RUU Perampasan Aset Segera Dibahas

DPR gercep membahas RUU Perampasan Aset yang saat ini dalam tahap harmonisasi di pemerintahan. 

RUU Omnibus Law Kesehatan Berpotensi Membuka Celah Penyalahgunaan Iuran JKN

RUU Omnibus Law Kesehatan berpotensi membuka celah penyelewengan dana iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  

Legislator Sebut RUU Omnibus Kesehatan Titipan Pemerintah

ANGGOTA Komisi IX DPR Yahya Zaini menyampaikan kalau Omnibus Law Kesehatan merupakan titipan pemerintah agar menjadi usulan inisiatif DPR.

Ganjar Dorong 39 RUU Prioritas Tahun 2023 di Prolegnas Mudah Diakses Masyarakat

GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengusulkan pola sosialisasi Prolegnas dilakukan dengan cara yang mudah diakses masyarakat.

Publik Diajak Tetap Kawal RUU Sisdiknas

Meski telah ditolak masuk Prolegnas 2022, publik diajak untuk tetap mengawal proses pembahasan RUU Sisdiknas.

Provinsi Kepulauan Sepakat Mendorong RUU Daerah Kepulauan Disahkan Pada 2023

"Kita bangkit terus. Kita perjuangkan sampai RUU Daerah Kepulauan ini diundangkan," kata Ali Mazi dalam acara Working Group Discussion II di Jakarta. 

Belum ada Surpres dan Baru Dibahas Tahun Depan, Publik Diminta Tidak Berspekulasi soal Revisi UU IKN

Dia mengaku belum mengetahui apa saja usulan pemerintah terhadap revisi UU IKN. Menurut dia, RUU IKN memang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.

RUU Omnibus Law Kesehatan Dianggap Memuluskan Liberalisasi Kesehatan

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan disebut tidak transparan dan diduga menjadi alat untuk meliberaslisasi sektor kesehatan.

Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Revisi UU IKN akan mengatur secara khusus terkait pendanaan dan pengelolaan barang milik negara.

Menuju Sistem Pangan Bermartabat

Mapel Koding dan KA Kini Sah di Sekolah

Timur Tengah Baru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia