Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini, dapat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia.
BADAN Legislasi DPR (Baleg) menolak jika disebut mendahulukan pembahasan RUU yang lebih menguntungkan anggota DPR seperti pembahasan RUU Desa dibandingkan RUU lain
MAYORITAS fraksi di Komisi IX DPR RI telah menyetujui draf Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan) untuk menjadi UU pada rapat paripurna besok, Selasa, 20 Juni 2023.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Kesehatan akan dibawa ke rapat paripurna, pada Selasa, 20 Juni 2023 besok. Lima Organisasi Profesi Kesehatan siapkan langkah uji materi ke MK.
RUU Kesehatan harus menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem kesehatan nasional yang mengedepankan aspek perlindungan dan kepastian hak kesehatan masyarakat.
KETUA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah menyampaikan bahwa hak kesehatan anak dalam RUU Kesehatan tidak boleh diabaikan.
IKATAN Dokter Indonesia (IDI) meminta agar peran organisasi profesi dalam memberikan rekomendasi untuk memperpanjang STR dan SIP tetap dipertahankan.
PENGURUS Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta agar pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan yang menggabungkan 10 UU dihentikan. Ini alasannya.
Draft RUU Perampasan Aset ini Februari masih dibahas dan dimatangkan di internal pemerintah. Sehingga desakan agar mempercepat mestinya disampaikan kepada pemerintah.
RANCANGAN Undang-Undang Kesehatan menjadi cara pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya dokter.
INDONESIA kerap disindir oleh negara lain karena tidak memiliki regulasi yang menjamin dan melindungi pekerja rumah tangga (PRT).
IKATAN Dokter Indonesia (IDI) mengingatkan DPR untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan secara transparan dan beretika, dengan melibatkan masyarakat secara luas.
DPR gercep membahas RUU Perampasan Aset yang saat ini dalam tahap harmonisasi di pemerintahan.
RUU Omnibus Law Kesehatan berpotensi membuka celah penyelewengan dana iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
ANGGOTA Komisi IX DPR Yahya Zaini menyampaikan kalau Omnibus Law Kesehatan merupakan titipan pemerintah agar menjadi usulan inisiatif DPR.
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengusulkan pola sosialisasi Prolegnas dilakukan dengan cara yang mudah diakses masyarakat.
Meski telah ditolak masuk Prolegnas 2022, publik diajak untuk tetap mengawal proses pembahasan RUU Sisdiknas.
"Kita bangkit terus. Kita perjuangkan sampai RUU Daerah Kepulauan ini diundangkan," kata Ali Mazi dalam acara Working Group Discussion II di Jakarta.
Dia mengaku belum mengetahui apa saja usulan pemerintah terhadap revisi UU IKN. Menurut dia, RUU IKN memang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan disebut tidak transparan dan diduga menjadi alat untuk meliberaslisasi sektor kesehatan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved