Berita Terbaru Prolegnas Hari Ini

Airlangga Hartarto Pastikan Golkar tidak Ingin Revisi UU MD3 dan tidak Ingin Rebut Kursi Ketua DPR

KETUA Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto menampik tudingan bahwa partainya ingin merebut kursi ketua DPR RI lewat revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3)

Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas 2024

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku akan mengecek terlebih dahulu perihal rencana revisi UU MD3. Ia menilai revisi tersebut dalam rangka meningkatkan kerja di parlemen.

Soal Revisi UU Peradilan Militer, Komisi I DPR Tunggu Inisiatif Pemerintah

Sejatinya revisi UU Peradilan Militer belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

UU TNI Masuk Prolegnas, 7 Prajurit TNI Tarik Permohonan Uji Batas Usia Pensiun

Penarikan permohonan itu lantaran para Pemohon telah mendengar keterangan pemerintah bahwa UU TNI telah masuk prolegnas.

Enam RUU Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2023

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan enam RUU dari daftar RUU Prolegnas Prioritas 2023. Dalam pidato pelaporan di Paripurna DPR, Selasa (3/10).

42 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2023

DPR RI menetapkan 42 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Penetapan ini dilakukan pada Rapat Paripurna Masa Persidangan

Antrean Haji Sampai 40 Tahun, Kemenag Pertimbangkan Wacana Larangan Berhaji Lebih dari Sekali

Ssebetulnya pelarangan beribadah haji sudah diberlakukan melalu Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 di mana terdapat jeda 10 tahun untuk haji reguler jika ingin berangkat haji.

DPR Setujui Larangan Haji Lebih Dari Sekali

KOMISI VIII DPR RI menyetujui kebijakan pelarangan haji lebih dari sekali. Rencana ini masuk dalam revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

NasDem Terus Berupaya agar RUU Masyarakat Hukum Adat Disahkan

PARTAI NasDem sebagai fraksi yang mengusulkan RUU Masyarakat Hukum Adat di DPR RI hingga kini masih berupaya untuk mendorong agar RUU itu disahkan.

13 RUU Prioritas Masih Dibahas di Tingkat Pertama

DPR juga akan memaksimalkan pembahasan RUU lain yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023. 

Presiden: RUU Kesehatan Diharapkan Atasi Kekurangan Dokter

PRESIDEN Joko Widodo berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini, dapat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia.

DPR Bantah Dahulukan RUU yang Menguntungkan

BADAN Legislasi DPR (Baleg) menolak jika disebut mendahulukan pembahasan RUU yang lebih menguntungkan anggota DPR seperti pembahasan RUU Desa dibandingkan RUU lain

DPR Segera Sahkan RUU Kesehatan, 7 Fraksi Setuju, 2 Fraksi Menolak

MAYORITAS fraksi di Komisi IX DPR RI telah menyetujui draf Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan) untuk menjadi UU pada rapat paripurna besok, Selasa, 20 Juni 2023.

5 Organisasi Profesi Kesehatan Gugat RUU Kesehatan ke MK

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Kesehatan akan dibawa ke rapat paripurna, pada Selasa, 20 Juni 2023 besok. Lima Organisasi Profesi Kesehatan siapkan langkah uji materi ke MK.

9 Undang-Undang Bakal Digusur karena RUU Kesehatan, IDI: Tidak Setuju!

IKATAN Dokter Indonesia (IDI) bersama sejumlah organisasi profesi menolak pencabutan 9 undang-undang sebagai ganti disahkannya RUU Kesehatan omnibus law.

73,9% Masyarakat Sebut RUU Perampasan Aset Mendesak Disahkan

MAYORITAS publik menilai pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset urgen. Hal itu berdasarkan hasil survei Populi Center.

RUU Kesehatan Harus Ciptakan Sistem Layanan yang Lebih Baik

RUU Kesehatan harus menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem kesehatan nasional yang mengedepankan aspek perlindungan dan kepastian hak kesehatan masyarakat.

RUU Kesehatan Gerbang Penentu Intervensi Perlindungan Anak

KETUA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah menyampaikan bahwa hak kesehatan anak dalam RUU Kesehatan tidak boleh diabaikan.

Organisasi Profesi Kesehatan Punya Peran Menyaring Dokter Abal-Abal

IKATAN Dokter Indonesia (IDI) meminta agar peran organisasi profesi dalam memberikan rekomendasi untuk memperpanjang STR dan SIP tetap dipertahankan.

RUU Perampasan Aset Harus Diharmonisasi dengan UU Korupsi, Narkotika dan Terorisme

RUU Perampasan Aset dinilai perlu diharmonisasi dengan UU Korupsi, Narkotika dan Terorisme, bila resmi disahkan menjadi undang-undang.

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia