Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI VIII DPR RI menyetujui kebijakan pelarangan haji lebih dari sekali. Rencana ini masuk dalam revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
"Sesuai ajaran Islam, kewajiban haji hanya satu kali. Lebih dari itu maka hukumnya sunnah," sebut Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, Selasa (29/8).
Oleh karenanya, sahut Ace, kesempatan berhaji itu hendaknya diberikan kepada jemaah yang akan melaksanakan haji untuk pertama kalinya. Data yang ada menunjukkan, ada lebih dari lima juta jemaah dalam daftar tunggu haji.
DPR berharap, larangan haji lebih dari satu kali bakal memperpendek masa tunggu tersebut. "Jika rindu Baitullah, jemaah dapat melaksanakan haji kecil atau umrah," katanya.
Baca juga : Antrean Haji Sampai 40 Tahun, Kemenag Pertimbangkan Wacana Larangan Berhaji Lebih dari Sekali
Ace menyebut, RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah termasuk dalam daftar RUU prioritas Prolegnas. (MGN/Z-4)
Baca juga : Revisi UU Desa Sarat Muatan Politis
Garuda Indonesia menargetkan nilai transaksi hingga Rp520 miliar melalui penyelenggaraan Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) 2026
Danantara Indonesia menyampaikan bahwa penguatan Kawasan Thakher berjalan sebagai fondasi awal pengembangan Kompleks Haji.
Banyaknya hadiah yang disiapkan dalam event kali ini mendapat sambutan hangat dan sorak-sorai dari ribuan peserta.
Melalui event ini Sahid Tour menegaskan komitmennya membangun ekosistem layanan haji dan umrah yang berkelanjutan.
DANANTARA Indonesia resmi mengakuisisi hotel dan real estat di kawasan Mekah, Arab Saudi memperoleh apresiasi.
Tindakan tersebut tidak pantas secara etika maupun kemanusiaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved