Revisi UU MD3 untuk Fasilitasi Kepentingan Pihak Tertentu

Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI Dijadwalkan 23 dan 26 Januari 2026

Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).

DPR Sebut Putusan MK Perkuat Perlindungan bagi Wartawan

MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.

DPR: RUU Perampasan Aset Penting Perkuat Penegakan Hukum dan Pemulihan Kerugian Negara

PENYUSUNAN Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional.

Legislator Desak Pemerintah Prioritaskan Dokter Spesialis untuk Daerah 3T

Legislator PDIP Edy Wuryanto mendesak pemerintah memprioritaskan pemenuhan dokter spesialis di daerah 3T serta mencegah mahalnya pendidikan kedokteran.

Profil Bupati Pati Sudewo: Biodata, Karier Politik, dan Perjalanan Kepemimpinan

Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.

DPR Tepis Wacana Pilpres Dipilih MPR: Tetap Dipilih Rakyat

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Pemerintah dan DPR Sinkronisasi Agenda Revisi UU Pemilu di Prolegnas

Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.

Komisi II DPR Targetkan Revisi UU Pemilu Rampung Akhir 2026

Tahapan awal pembahasan akan menitikberatkan pada penyerapan aspirasi publik secara luas.

Bongkar Pasang Prolegnas 2025 Cermin Buruknya Perencanaan Legislasi

Ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu ini merupakan persoalan kronis di parlemen.

Target Legislasi DPR Dinilai Terlalu Ambisius

Jika menilik tren dalam lima tahun terakhir sejak 2020, efektivitas legislasi DPR hanya berkisar antara 8% hingga 22%.

DPR Tetapkan 64 RUU Prolegnas Prioritas 2026, Termasuk RUU Perubahan atas UU Pengelolaan Keuangan Haji

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna menetapkan 64 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026

KPK akan Terdampak RUU Penyadapan yang Masuk Prolegnas 2026

Asep mengatakan, KPK akan mengkaji aturan main dalam RUU Penyadapan. Sebab, aturan main dalam calon beleid itu berbeda dengan cara bekerja di KPK.

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

Melahirkan Entrepreneur melalui Student Company

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia