Revisi UU MD3 untuk Fasilitasi Kepentingan Pihak Tertentu

DPR RI Minta BI Jaga Nilai Tukar Rupiah pada Angka-angka yang Moderat

KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.

DPR Pastikan RUU Pemilu dan RUU Pilkada Dibahas Terpisah

Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.

DPR RI: RKAB Satu Tahun Cegah Oversupply Tambang

ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.

Aktivis Bawa Sengketa Kebun Binatang Bandung ke BAM DPR RI

Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.

Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI Dijadwalkan 23 dan 26 Januari 2026

Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).

DPR Sebut Putusan MK Perkuat Perlindungan bagi Wartawan

MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.

DPR Pastikan RUU Pemilu dan RUU Pilkada Dibahas Terpisah

Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.

Pemerintah dan DPR Sinkronisasi Agenda Revisi UU Pemilu di Prolegnas

Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.

Komisi II DPR Targetkan Revisi UU Pemilu Rampung Akhir 2026

Tahapan awal pembahasan akan menitikberatkan pada penyerapan aspirasi publik secara luas.

Bongkar Pasang Prolegnas 2025 Cermin Buruknya Perencanaan Legislasi

Ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu ini merupakan persoalan kronis di parlemen.

Target Legislasi DPR Dinilai Terlalu Ambisius

Jika menilik tren dalam lima tahun terakhir sejak 2020, efektivitas legislasi DPR hanya berkisar antara 8% hingga 22%.

DPR Tetapkan 64 RUU Prolegnas Prioritas 2026, Termasuk RUU Perubahan atas UU Pengelolaan Keuangan Haji

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna menetapkan 64 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026

Asta Cita dan Zakat yang Menguatkan Indonesia

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia