Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BADAN Legislasi DPR (Baleg) menolak jika disebut mendahulukan pembahasan RUU yang lebih menguntungkan anggota DPR seperti pembahasan RUU Desa dibandingkan RUU lain yang tidak memberikan dampak elektoral luas seperti RUU PPRT dan RUU Perampasan Aset.
Anggota Baleg DPR Luluk Nur Hamidah mengatakan pihaknya tidak punya beban politik yang politis. Pembahasan RUU Desa telah masuk dalam prolegnas dan bukan muncul secara tiba-tiba.
"Ini berdasarkan mandat harus menyelesaikan prolegnas mau tidak mau harus dituntaskan seperti PPRT juga harus dituntaskan. UU Desa juga prolegnas bukan sesuatu yang diada-adakan dan muncul tiba-tiba," ungkapnya di DPR, Selasa (4/7).
Baca juga: RUU PPRT, Pimpinan DPR Harus Segera Respons Tudingan Publik
Baleg sambung dia bekerja sesuai jadwal yang ditentukan dan disepakati. Keputusan untuk membahas produk legislasi melalui mekanisme yang tidak bisa dilewatkan seperti keputusan dalam badan musyawarah dan disposisi dari pimpinan DPR.
"Kalau tugas di baleg RUU penting sudah dibahas tinggal politiknya harus bersama kita kawal. Kita pada posisi tidak bisa memuaskan jawaban itu. Legislasi itu produk politik dan mempengaruhi percepatan dan dinamika pembahasan dan hasilnya yang kita harapkan baleg dan pimpinan benar-benar menggambarkan demokrasi," tegasnya.
Baca juga: Ketidakhadiran Anggota DPR di Rapur Diklaim karena Prioritaskan Konstituen
Dia menilai publik mungkin lebih menyoroti pembahasan RUU yang dianggap seksi sedang RUU lain yang sama penting tidak dipantau.
"Tapi ketika UU desa karena dari aksi yang lebih besar lalu mendahulukan itu padahal tidak kami bekerja dengan timeline. Kaitannya PPRT pada posisi yang sebenarnya sama kami mau secepatnya disahkan makanya di Baleg kita pilih untuk percepat proses itu". (Sru/Z-7)
Dengan disahkannya RUU PPRT, perempuan Indonesia, khususnya mereka yang bekerja sebagai PRT, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang aman dan terhormat.
NASIB RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kembali digantung.
Kepolisian menurunkan 1.753 personel untuk mengamankan aksi demo di depan DPR, hari ini.
Eva mengingatkan Puan bahwa sejak 2004, fraksi PDIP telah menandatangani inisiatif untuk mengusung RUU PPRT.
Para pekerja rumah tangga (PRT) mendesak Ketua DPR RI untuk melakukan dialog
RUU PPRT didesain untuk memberikan perlindungan untuk sektor pekerja rumah tangga (PRT).
Sekretariat Nasional Kades Indonesia Bersatu (KIB) mengapresiasi langkah DPR yang akan membahas Revisi Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa.
Beberapa kebijakan yang diatur dalam beleid tersebut, salah satu poin penting yang ditetapkan pemerintah ialah pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa
Ketua DPC Papdesi Sukoharjo, Bambang Minarno mengatakan poin utama pertemuan yaitu untuk mendesak pemerintah pusat segera merevisi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mengusulkan agar regulasi terkait wakil kepala desa turut diatur dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Regulasi terkait wakil kepala desa diusulkan turut diatur dalam revisi undang-undang (RUU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak setuju dengan usulan perubahan masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved