Berita Terbaru Prolegnas Hari Ini

Baleg DPR RI akan Bahas Revisi UU Pilkada, Target Selesai 2027

WAKIL Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pihaknya diminta oleh pimpinan DPR agar membahas lebih dulu revisi UU, salah satunya UU Pilkada

Perkuat Eksistensi Nilai Pancasila, Komisi XIII DPR RI akan Prioritaskan RUU BPIP

RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.

Willy Ungkap Hambatan Penyusunan RUU KKR

Pemerintah dan DPR tetap berkomitmen memperkuat pembangunan HAM di Indonesia sehingga ke depan akan lebih bersinergi atau berkolaborasi intens untuk menyelesaikan rencana itu.

Materi Belum Lengkap, Baleg DPR Tunda Pembahasan RUU Perampasan Aset 

Baleg DPR semula dijadwalkan akan menggelar rapat dengan PPATK. Namun, rapat untuk membahas masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tersebut ditunda.

Pembahasan Ditunda, RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prioritas 2025

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan menjelaskan pihaknya berharap RUU Perampasan Aset dapat masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2026

Pemerintah dan DPR Didesak Segera Bahas Revisi UU Keselamatan Kerja

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diminta segera mempersiapkan berbagai hal terkait revisi Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Soal Tax Amnesty Jilid III, Apindo: Pemerintah Harus Perbaiki Data

Pemerintah harus mempersiapkan dengan baik perihal data dan mekanisme penerapan jika nantinya program pengampungan pajak (Tax Amnesty) berjalan di 2025.

Baleg Komitmen Selesaikan RUU PPRT Tahun Depan

Wakil Ketua Baleg Martin Manurung menyatakan komitmen DPR untuk menyelesaikan rancangan RUU PPRT tahun depan. 

RUU PPRT Masih Bisa Diusulkan Masuk Prolegnas DPR

DPR masih menerima masukan terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Beleid itu masih dibicarakan bakal masuk Prolegnas

Baleg DPR Usulkan Prolegnas Disesuaikan dengan Asta Cita Prabowo

WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029 dapat disesuaikan dengan Astacita Prabowo-Gibran

RUU Perampasan Aset tak Masuk Prolegnas, Pengamat: Sangat Mengecewakan

Zaenur menilai UU Perampasan Aset ini sangat penting untuk efektivitas pemberantasan korupsi. 

Baleg Ramu Prolegnas

Prolegnas yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan, hingga kumulatif terbuka

RUU Perampasan Aset belum Ditentukan Masuk Prolegnas

RUU Perampasan Aset belum ditentukan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). RUU itu juga belum ditentukan masuk bagian dari kumulatif terbuka yang pembahasannya bisa dipercepat.

Pembahasan RUU Perampasan Aset Butuh Instruksi Pimpinan DPR

Bila pimpinan tidak mendistribusikan RUU tersebut, maka butuh inisiasi dari komisi terkait.

RUU Kesetaraan Gender dan Peradilan Pidana Anak Diusulkan Masuk Prolegnas 2025-2029

KemenPPPA telah mengajukan dua usulan RUU, yaitu RUU tentang Kesetaraan Gender dan RUU tentang Perubahan atas UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MK: Rakyat Bisa Datangi DPR untuk ikut Bahas UU

Apabila masyarakat merasa tidak diberi kesempatan untuk terlibat, kata dia, masyarakatlah yang harus menciptakan kesempatan tersebut untuk melibatkan diri.

20 Tahun Tak Kunjung Rampung, RUU Masyarakat Hukum Adat Mendesak Disahkan

RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU-MHA) yang terus tertunda lebih dari 20 tahun dalam agenda program legislasi nasional (prolegnas) itu menemui urgensinya untuk segera disahkan.

Selama RUU PPRT Disandera DPR, Praktik Perbudakan Modern akan Langgeng di Indonesia

PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)

Pengamat: Revisi UU MD3 Sulit Bergulir

Revisi UU MD3 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024 dinilai sulit bergulir.

Revisi UU MD3 untuk Fasilitasi Kepentingan Pihak Tertentu

REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024.

Krisis Iklim dan Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Norma, Stabilitas Kawasan, dan Kepentingan RI di Indo-Pasifik

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia