Berita Terbaru Prolegnas Hari Ini

RUU Kesetaraan Gender dan Peradilan Pidana Anak Diusulkan Masuk Prolegnas 2025-2029

KemenPPPA telah mengajukan dua usulan RUU, yaitu RUU tentang Kesetaraan Gender dan RUU tentang Perubahan atas UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MK: Rakyat Bisa Datangi DPR untuk ikut Bahas UU

Apabila masyarakat merasa tidak diberi kesempatan untuk terlibat, kata dia, masyarakatlah yang harus menciptakan kesempatan tersebut untuk melibatkan diri.

20 Tahun Tak Kunjung Rampung, RUU Masyarakat Hukum Adat Mendesak Disahkan

RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU-MHA) yang terus tertunda lebih dari 20 tahun dalam agenda program legislasi nasional (prolegnas) itu menemui urgensinya untuk segera disahkan.

Selama RUU PPRT Disandera DPR, Praktik Perbudakan Modern akan Langgeng di Indonesia

PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)

Pengamat: Revisi UU MD3 Sulit Bergulir

Revisi UU MD3 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024 dinilai sulit bergulir.

Revisi UU MD3 untuk Fasilitasi Kepentingan Pihak Tertentu

REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024.

Airlangga Hartarto Pastikan Golkar tidak Ingin Revisi UU MD3 dan tidak Ingin Rebut Kursi Ketua DPR

KETUA Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto menampik tudingan bahwa partainya ingin merebut kursi ketua DPR RI lewat revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3)

Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas 2024

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku akan mengecek terlebih dahulu perihal rencana revisi UU MD3. Ia menilai revisi tersebut dalam rangka meningkatkan kerja di parlemen.

Soal Revisi UU Peradilan Militer, Komisi I DPR Tunggu Inisiatif Pemerintah

Sejatinya revisi UU Peradilan Militer belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

UU TNI Masuk Prolegnas, 7 Prajurit TNI Tarik Permohonan Uji Batas Usia Pensiun

Penarikan permohonan itu lantaran para Pemohon telah mendengar keterangan pemerintah bahwa UU TNI telah masuk prolegnas.

Enam RUU Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2023

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan enam RUU dari daftar RUU Prolegnas Prioritas 2023. Dalam pidato pelaporan di Paripurna DPR, Selasa (3/10).

42 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2023

DPR RI menetapkan 42 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Penetapan ini dilakukan pada Rapat Paripurna Masa Persidangan

Antrean Haji Sampai 40 Tahun, Kemenag Pertimbangkan Wacana Larangan Berhaji Lebih dari Sekali

Ssebetulnya pelarangan beribadah haji sudah diberlakukan melalu Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 di mana terdapat jeda 10 tahun untuk haji reguler jika ingin berangkat haji.

DPR Setujui Larangan Haji Lebih Dari Sekali

KOMISI VIII DPR RI menyetujui kebijakan pelarangan haji lebih dari sekali. Rencana ini masuk dalam revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

NasDem Terus Berupaya agar RUU Masyarakat Hukum Adat Disahkan

PARTAI NasDem sebagai fraksi yang mengusulkan RUU Masyarakat Hukum Adat di DPR RI hingga kini masih berupaya untuk mendorong agar RUU itu disahkan.

13 RUU Prioritas Masih Dibahas di Tingkat Pertama

DPR juga akan memaksimalkan pembahasan RUU lain yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023. 

9 Undang-Undang Bakal Digusur karena RUU Kesehatan, IDI: Tidak Setuju!

IKATAN Dokter Indonesia (IDI) bersama sejumlah organisasi profesi menolak pencabutan 9 undang-undang sebagai ganti disahkannya RUU Kesehatan omnibus law.

73,9% Masyarakat Sebut RUU Perampasan Aset Mendesak Disahkan

MAYORITAS publik menilai pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset urgen. Hal itu berdasarkan hasil survei Populi Center.

RUU Perampasan Aset Harus Diharmonisasi dengan UU Korupsi, Narkotika dan Terorisme

RUU Perampasan Aset dinilai perlu diharmonisasi dengan UU Korupsi, Narkotika dan Terorisme, bila resmi disahkan menjadi undang-undang.

RUU Kesehatan Gabungkan 10 Undang-Undang, Simak Penjelasan Menkes

DIM Rancangan Undang-Undang Kesehatan diserahkan kepada Komisi IX DPR RI pada Rabu, 5 April 2023. RUU ini menggabungkan 10 undang-undang (UU) eksisting. UU apa sajakah itu?

Belajar dari Kasus Oknum Petugas Keamanan di Pematangsiantar

Suara Mosi tak Percaya kepada Menteri Kesehatan

Seni Mendengarkan di Era Digital

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting