Berita Terbaru PILKADA Hari Ini

Bawaslu Usul Revisi UU untuk Larang Eks Koruptor Maju Pilkada

Larangan mantan napi koruptor maju pilkada, tidak cukup hanya diatur lewat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

JK Dukung Larangan Eks Koruptor di Pilkada

Undang-Undang Pemilu dan Pilkada diyakini tidak lama lagi akan dievaluasi partai politik.

Tahapan Pilkada Serentak 2020

Berikut tahapan-tahapan persiapan yang dilakukan menjelang Pilkada Serentak 2020.

Resmi Diundangkan, KPU Minta Semua Pihak Patuhi PKPU Pilkada 2020

PKPU tersebut sangat penting, menurut Arief, baik buat KPU daerah dan peserta pemilu.

Kepala Daerah Pilkada 2020 Terancam Hanya Menjabat 4 Tahun

Hal ini terkait dengan kebijakan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 2024 bersamaan dengan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif.

Angka Partisipasi Pemilu 2019 di DKI Meningkat dari Pilkada 2017

Sebelumnya KPU DKI Jakarta mengesahkan 7.761.598 pemilih daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap ketiga (DPTHP-3) untuk 29.010 TPS.

Mendagri Dukung Mantan Koruptor Dilarang Ikut Pilkada

KPU menegaskan bakal tetap mencoba melarang mantan terpidana kasus korupsi maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk pada UU

Herman menyatakan usulan Perppu tersebut harus merujuk kepada Undang–Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

KPU akan Gelar Bimtek NPHD Bersama KPUD

NPHD merupakan naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemberi hibah yakni pemerintah daerah dengan penerima hibah yaitu KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/kota.

DPR Sulit Larang Eks Koruptor Maju Pilkada

KPU didorong mengumumkan seluas-luasnya agar masyarakat tidak memilih para calon yang merupakan mantan koruptor.

Bawaslu: Jangan Pilih Calon Eks Koruptor di Pilkada 2020

Larangan bagi calon eks koruptor juga harus ditekankan kepada parpol sebagai pihak yang mencalonkan kader mereka.

Perlu Terobosan Hukum Melarang Eks Koruptor Ikut Pilkada

Terobosan hukum yang dimaksud bukan sekadar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang baru tapi berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu atau Pilkada.

Siapkan Pilkada 2020, Kemendagri Bakal Perketat Pengawasan ASN

Kemendagri akan  lebih ketat terhadap penyalahgunaan wewenang para petahana tersebut, yang dikhawatirkan berpotensi melibatkan ASN untuk bersikap tidak netral pada Pilkada 2020.

KPU dan DPR Rapat Persiapan Pilkada 2020

Ketua KPU-RI Arief Budiman menuturkan KPU telah menyiapkan rancangan atau draft peraturan KPU (PKPU) yang akan diterapkan dalam Pilkada serentak 2020.

Pemprov Kalteng Usulkan Dana Pilgub Dua Kali Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalteng mengusulkan anggaran sebesar Rp500 miliar yang dilakukan dalam dua kali anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Gubernur.

Estimasi Anggaran Pilkada Tasikmalaya Rp150 Miliar

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ruhimat mengatakan kebutuhan anggaran Pilkada 2020 cukup besar. Estimasinya mencapai Rp150 miliar.

Rocker Roy Jeconiah Diusung Gantikan Risma Pimpin Surabaya

Saat ini sudah bermunculan nama-nama dan figur arek Suroboyo dari berbagai tokoh,

Tahapan Pemilu 2019 Usai, KPU Persiapkan Pilkada 2020

Produk tahapan yang akan dikeluarkan KPU ialah Peraturan KPU (PKPU) untuk mengatur pelaksanaan Pilkada di 270 daerah.

Kemungkinan Besar Tidak Ada Pilkada Serentak Di Babel Pada 2022

MASA jabatan tiga bupati dan gubernur di Provinsi Bangka Belitung akan berakhir pada 2022. Namun pada tahun itu kemungkinan besar tidak akan ada pilkada.

Ini Daftar 270 Daerah Gelar Pilkada 2020

Evi mengatakan, secara teknis, kegiatan uji publik soal jadwal tahapan Pilkada 2020 sangat penting untuk menyusun Peraturan KPU.

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman: Kebijakan Human Preventif Kolaboratif

Menjaga Independensi BI dari Tekanan Politik Anggaran

Menyemai Kesalehan Digital di Ruang Sekolah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia