Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tuntas tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya.
"Kami yakin pada saatnya nanti, pendanaan yang akan digunakan Penyelenggara Pilkada, baik itu KPU maupun Bawaslu akan terpenuhi sesuai kebutuhan," kata Tjahjo dalam keterangan resmi, Sabtu (21/9).
Menurutnya, pendanaan terkait Pilkada 2020 yang akan diikuti 270 daerah itu, telah diantisipasi sebelummya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 maupun APBD perubahan tahun 2019.
Baca juga: Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Diujimaterikan di MK
"Pada umumnya, 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 telah mengantisipasi penyediaan anggarannya dalam APBD, baik Perubahan APBD 2019 maupun APBD 2020," katanya.
Adapun bagi daerah yang belum menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), kata dia, itu karena pembahasannya belum tuntas.
"Kalau pun ada daerah yang belum tanda tangan NPHD, itu karena belum tuntas pembahasan antara Pemda dengan penyelenggara di daerah," tandasnya. (OL-2)
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved