Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 19 bakal calon Wali Kota Palu mengambil formulir pendaftaran di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Tengah
Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 56/PUU-XVII/2019 itu menguji Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 terhadap UUD 1945.
Ida mengaku sudah lama sekali berkeinginan untuk ikut serta mengikuti pilkada Pematangsiantar melalui Partai Nasdem karena tertarik dengan politik tanpa mahar.
KEKURANGAN anggaran Pilkada 2020 di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), dikhawatirkan menganggu tahapan proses pesta demokrasi itu.
Ia juga mengungkapkan pengajuan gugatan itu juga untuk memperjuangkan hak konstitusi anak muda untuk dicalonkan sebagai kepada daerah.
TAHAPAN pilkada di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), terganggu. Kegiatan fasilitasi dan sosialisasi pilkada belum bisa dilakukan
Dari Rp34 miliar dana penyelenggaraan pilkada serentak 2020 yang diajukan untuk 750 TPS, Pemkab Manggarai hanya bisa menyediakan Rp15,2 miliar.
Menurut Fariz, selama ini Jokowi dikenal sebagai figur yang mendorong politik terbuka, tanpa dinasti, dan bebas. Ia berharap agar Jokowi melarang keluarganya untuk terjun dalam ranah politik.
PARTAI NasDem bersiap menyurvei elektabilitas para bakal calon bupati dan wakil bupati yang telah mendaftar untuk bertarung dalam pemilihan
Kuasa hukum pemohon, Donal Faris mengatakan bahwa Pasal 7 Ayat (2) Huruf g UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945.
Pemohon berharap MK bisa memberi waktu jeda dua siklus pemilu bagi mantan napi korupsi. MK pun meminta pemohon memberi gambaran utuh terkait perbedaan sikap mantan napi dengan jeda 5 dan 10 tahun
Dalam rancangan PKPU tersebut, Penyelenggara Pemilu melarang pelaku perbuatan tercela untuk mencalonkan diri di kontestasi pilkada.
Hari ini, Selasa (1/10), adalah batas waktu penandatanganan NPHD di 270 daerah yang akan menggelar Pilkada 2020.
Penyelenggaraan Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah pada 23 September 2020. Untuk penandatanganan NPHD paling lambat pada 1 Oktober 2019.
Bawaslu KPU harus suarakan bersama pentingnya revisi UU Nomor 10 Tahun 2016, terutama larangan menyangkut eks napi koruptor yang harus diatur
Jika pileg-pilpres dilakukan serentak, kata Tjahjo, masyarakat justru hanya fokus terhadap gelaran pilpres jika dibandingkan dengan pileg.
Supaya nanti kalau ada pengajuan judicial review ke MK, itu tidak menghambat waktu tahapantahapan
PARTAI NasDem menjadi daya tarik bagi para bakal calon kepala daerah yang hendak maju bertarung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak
Kedatangan saya ke sini, hari ini, untuk menyerahkan formulir (keanggotaan), sekaligus mengambil KTA PDIP. Insya Allah hari ini saya sudah menjadi bagian dari PDIP
Berdasarkan data yang diterima Bawaslu Pusat pada 14 September 2019, ada empat kategori permasalahan yang dialami Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved