Tahapan Pilkada di Manggarai Terganggu

TAHAPAN pilkada di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), terganggu. Kegiatan fasilitasi dan sosialisasi pilkada belum bisa dilakukan karena belum ada anggaran akibat terlambatnya penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

"Tahapan pilkada terganggu karena saat ini ada kegiatan fasilitasi dan sosialisasi, tetapi tidak bisa dilakukan lantaran membutuhkan anggaran," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT Yosafat Koli di Kupang, kemarin.

Ia menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai tidak terbuka dalam menjelaskan persoalan yang mereka hadapi saat ini serta alasan mengapa hanya mampu menyediakan anggaran pilkada sebesar Rp15,2 miliar dari usulan KPU Rp34 miliar.

Persoalan kekurangan anggaran untuk mendanai pilkada, lanjutnya, juga dialami daerah lain. Namun, masalah seperti itu dapat diatasi karena ada komunikasi yang baik dengan KPU maupun pemerintah provinsi (pemprov). "Mestinya saat ini sudah bergeser dari penandatanganan NPHD ke tahapan pilkada," ujarnya.

Menurut Yosafat, terkait dengan anggaran yang minim tersebut telah disampaikan ke KPU Pusat dan Pemprov NTT. Ia berharap persoalan itu segera diselesaikan sehingga tahapan pilkada bisa segera dimulai. Berdasarkan jadwal, tahapan pilkada serentak 2020 dimulai 26 Oktober mendatang berupa penetapan syarat dukungan minimal untuk calon perseorangan.

Kabupaten Manggarai saat ini menjadi satu-satunya daerah di NTT yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah untuk anggaran pilkada serentak 2020. KPU Manggarai sebelumnya telah menyiapkan dua usulan anggaran, tetapi pemerintah kabupaten tidak sanggup memenuhi.

Skenario pertama, usulan anggaran sebesar Rp34 miliar untuk 750 tempat pemunggutan suara (TPS) dan skenario kedua Rp29 miliar untuk 700 TPS. Namun, Pemkab Manggarai menyatakan hanya sanggup menyediakan Rp15,2 miliar.

TPS bertambah

Sementara itu, jumlah TPS pada pilkada serentak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), diperkirakan bakal bertambah jika dibandingkan dengan Pilkada 2018. Setiap TPS diprediksi akan menampung 400 pemilih, tetapi jumlah TPS itu berkurang jika dibandingkan saat Pemilu 2019.

"Kalau melihat peluang, sepertinya jumlah TPS pada pilkada serentak 2020 bertambah. Dengan asumsi per TPS sebanyak 400 pemilih, jumlahnya sebanyak 4.167 TPS," kata Ketua KPU Kabupaten Cianjur Selly Nurdinah.

Pada Pilgub Jabar 2018, jumlah TPS di daerah itu tercatat sebanyak 3.921 TPS, sedangkan pada Pemilu 2019 bertambah menjadi 6.874 TPS. Ia memprediksi berkurangnya jumlah TPS pada Pilkada 2020 jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 karena pertimbangan untuk meningkatkan angka partisipasi. Selain itu, tingkat beban pada Pilkada 2020 tidak serumit pada Pemilu 2019.

"Kalau Pemilu 2019, tingkat beban dan kerumitannya memakan tenaga dan pikiran. Namun, Pilkada 2020 mudah-mudahan tidak rumit," tutur Selly. Angka partisipasi pemilih di Cianjur pada Pemilu 2019 tercatat mencapai 75,52%.

Di sisi lain, DPD Partai Gerindra Sumatra Utara (Sumut) menargetkan pada Pilkada 2020 memperoleh kemenangan 50%. Sekretaris DPD Gerindra Sumut Robert L Tobing mengatakan, partainya menginginkan kemenangan setidaknya di 12 dari 23 daerah yang menggelar pilkada tahun depan.

DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, berencana melakukan survei terhadap nama yang sudah muncul menjadi bakal calon Bupati Tasikmalaya menjelang pilkada serentak. (BB/YP/AD/N-1)