KEKURANGAN anggaran Pilkada 2020 di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), dikhawatirkan menganggu tahapan proses pesta demokrasi itu. Hampir sama dengan yang terjadi di Kabupaten Manggarai, Pemerintah Kabupaten Malaka juga hanya sangggup membiayai pilkada di bawah angka yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Komisioner KPU NTT Yosafat Koli mengatakan, kabupaten itu masih minus anggaran pilakda sebesar Rp8,9 miliar. "KPU Malaka mengajukan anggaran Rp22,9 miliar, tetapi pemerintah kabupaten hanya menyanggupi Rp14 miliar," katanya, kemarin.
Oleh karena itu, hingga kini Malaka menjadi kabupaten kedua di NTT yang kekurangan anggaran pilkada. Bedanya, KPU Malaka bersedia menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) kendati anggaran yang disodorkan pemerintah kabupaten jauh dari usulan, sedangkan KPU Manggarai tidak bersedia menandatangani NPHD karena anggaran yang disiapkan minim.
Yosafat mengatakan, komisioner KPU NTT dijadwalkan bertolak ke Jakarta hari ini untuk menyampaikan persoalan di Kabupaten Malaka dan Manggaraike KPU pusat, guna dicarikan solusi. Menurutnya, persoalan anggaran seharusnya dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri untuk ditangani bersama.
Ia berharap persoalan itu segera diselesaikan sehingga tidak sampai menganggu pilkada. Pasalnya, mulai 26 Oktober mendatang, KPU sembilan kabupaten yang menggelar pilkada serentak pada 2020 mulai bekerja.
KPU antara lain akan mengeluarkan keputusan mengenai syarat dukungan calon perseorangan. "Yang paling mendesak sekarang adalah menetapkan minimal dukungan calon perseorangan di kabupaten yang menggelar pilkada," ujarnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Pematangsiantar, Sumatra Utara (Sumut), juga belum menyepakati besaran dana hibah dari APBD untuk pengawasan penyelenggaraan pilkada yang akan diserahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat. Pemkot memangkas anggaran pengawasan sebesar Rp3,5 miliar dari yang diajukan Bawaslu.
Bawaslu Pematangsiantar mengajukan anggaran Rp8,5 miliar, tetapi pemkot hanya menyetujui Rp5 miliar. Angka itu jauh di bawah anggaran yang diajukan pertama kali sebesar Rp18 miliar. Akibat minimnya anggaran yang disetujui Pemkot Pematangsiantar, Bawaslu setempat tidak bersedia menandatangani NPHD.
Lakukan antisipasi
Di sisi lain, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bangka Belitung Edi Irawan mengungkapkan, pelaksanaan pilkada di empat kabupaten di provinsi tersebut diprediksi bakal berjalan kondusif, seperti pilkada sebelumnya yang digelar pada 2015.
Namun, lanjutnya, pihaknya tetap harus melakukan antisipasi terhadap kerawanan yang dapat mengganggu proses demokrasi itu.
"Kami belum melakukan pemetaan kerawanan pilkada di empat kabupaten. Tetapi jika berkaca pada pilkada 2015, secara umum berjalan kondusif," ujarnya, kemarin.
Empat kabupaten di Bangka Belitung yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun depan ialah Kabupaten Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan, dan Kabupaten Bangka Tengah.
Ia mengatakan, pihaknya akan mengantisipasi sejak dini kemungkinan adanya kerawanan pada pilkada di kabupaten-kabupaten tersebut.
Dengan demikian, ketika terjadi permasalahan, dapat segera diatasi. (AP/RF/N-1)
