Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2020 bisa rampung tepat waktu, yakni pada 1 Oktober 2019. Ia pun mengatakan daerah telah mengalokasikan anggaran untuk Pilkada 2020.
"Sudah (dianggarkan). Tinggal deal-nya saja berapa. Mudah-mudahan (besok NPHD rampung)," kata Tjahjo saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (30/9).
Ia pun mengakui masih ada ketidaksesuaian antara anggaran yang diusulkan oleh KPU atau Bawaslu di daerah kepada Pemda.
Baca juga: Bawaslu Ajak KPU Dorong Revisi UU Pilkada
"Secara prinsip hanya belum ada kesesuaian aja, misalnya kalau rapat perlu minum 2 atau 3 gelas. Tapi secara prinsip anggaran secara umum sudah cukup tercukupi," tandasnya.
Sebagai informasi, penyelenggaraan Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah pada 23 September 2020. Untuk penandatanganan NPHD paling lambat pada 1 Oktober 2019. (OL-2)
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved