Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2020 bisa rampung tepat waktu, yakni pada 1 Oktober 2019. Ia pun mengatakan daerah telah mengalokasikan anggaran untuk Pilkada 2020.
"Sudah (dianggarkan). Tinggal deal-nya saja berapa. Mudah-mudahan (besok NPHD rampung)," kata Tjahjo saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (30/9).
Ia pun mengakui masih ada ketidaksesuaian antara anggaran yang diusulkan oleh KPU atau Bawaslu di daerah kepada Pemda.
Baca juga: Bawaslu Ajak KPU Dorong Revisi UU Pilkada
"Secara prinsip hanya belum ada kesesuaian aja, misalnya kalau rapat perlu minum 2 atau 3 gelas. Tapi secara prinsip anggaran secara umum sudah cukup tercukupi," tandasnya.
Sebagai informasi, penyelenggaraan Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah pada 23 September 2020. Untuk penandatanganan NPHD paling lambat pada 1 Oktober 2019. (OL-2)
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved