Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN caleg Partai Amanat Nasional Faldo Maldini mengungkap alasannya berturut dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota. Ia bersama politikus lain mengugat batas usia calon kepala daerah.
Menurutnya, ambang batas pencalonan itu melanggar hak konstitusinya, karena ia hendak mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Keinginannya tidak dapat terlaksana karena terhalang batas usia.
“Ya saya mau maju di Sumbar, jadi gubernur. Usia saya masih 29 tahun, batas usia 30 tahun. Jadi berdasarkan timeline terbaru, usia saya kurang sehari. Lha dalam satu hari kira-kira apa yang berubah dari diri saya. Karena saya merasa ada hak-hak konstitusional saya terganggu," terang Faldo usai sidang (16/10).
Ia juga mengungkapkan pengajuan gugatan itu juga untuk memperjuangkan hak konstitusi anak muda untuk dicalonkan sebagai kepada daerah.
"Mungkin masih banyak lagi anak muda lainnya yang terganggu hak-hak konstitusionalnya. Kita mengajukan gugatan ini,” tegasnya.
Selain Faldo, politisi muda lainnya yang menggugat aturan tersebut ialah Tsamara Amany dan Rian Ernest dari Partai Solidaritas Indonesia. (OL-8)
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved