Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
SEMANGAT dan kerja keras mewarnai penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Makassar, Sabtu (31/1). Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menanggapi langsung ajakan "habis-habisan" dari ayahnya, mantan Presiden Joko Widodo, dengan janji politik yang tak kalah berapi-api demi memenangkan Pemilu 2029 dan membawa PSI menjadi partai yang sangat besar.
Pidato penutupan Rakernas oleh Kaesang Pangarep menjadi klimaks yang dinanti, terutama setelah orasi pembakar semangat dari Joko Widodo. Kaesang secara langsung merespons tantangan dan komitmen yang dilontarkan sang ayah.
"Saya minta didoakan supaya sehat selalu," ujar Kaesang di hadapan kader dan pengurus PSI, Sabtu (31/1) di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan.
"Karena tadi saya melihat, sebelum pidato saya, ada yang mau kerja keras, ada yang mau mati-matian, ada yang mau habis-habisan. Kalau saya sebagai ketua, saya akan peras darah saya untuk menangkan PSI," sambungnya dengan penuh semangat.
Komitmen tersebut bukan hanya retorika balasan, tetapi bagian dari janji besarnya untuk mengantar PSI ke peta politik nasional yang lebih signifikan.
"Cuma satu hal yang akan saya janjikan, PSI akan menjadi partai yang sangat besar kemudian hari," imbuhnya, seraya mengajak seluruh struktur partai untuk bergotong royong meraih kemenangan pada Pemilu 2029.
Sebelumnya, Joko Widodo telah membakar atmosfer Rakernas dengan deklarasi kesiapannya turun langsung mengkampanyekan PSI hingga ke tingkat akar rumput.
Mantan Presiden yang baru saja mengakhiri masa jabatannya itu menyatakan kesanggupannya untuk mendatangi seluruh tingkatan wilayah administratif.
"Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi, semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten dan kota. Saya masih sanggup, kalau perlu sampai ke kecamatan," ujar Jokowi dengan lugas, merujuk pada 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan sekitar 7.000 kecamatan di Indonesia.
Jokowi juga menekankan pentingnya militansi yang setara antara dirinya dan seluruh jajaran partai. "Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja mati-matian. Saudara-saudara bekerja habis-habisan, saya pun habis-habisan untuk PSI," tandasnya.
Rakernas PSI di Makassar ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi internal, tetapi juga penanda dimulainya gelora kampanye panjang menuju 2029. (Z-2)
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved