Sabtu 03 Agustus 2019, 10:48 WIB

Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk pada UU

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Harus Merujuk pada UU

Arief/mr
Pimpinan Komisi II DPR RI Menerima Delegasi House Democracy Partnership (HDP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menanggapi usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu terkait Perppu tentang larangan mantan koruptor mengikuti Pilkada.

Herman menyatakan usulan Perppu tersebut harus merujuk kepada Undang–Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Selain itu, pembahasan ini memerlukan waktu, baik inisiatif pemerintah maupun membicarakan pembahasannya di DPR RI.

“Karena kalau kemudian pembahasan itu harus menuju kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ini juga butuh waktu,  baik untuk inisiatif pemerintah maupun nanti pembahasannya di DPR,” jelas Herman setelah pertemuan  Komisi II DPR RI dengan delegasi House Democracy Partnership (HDP), di Ruang Tamu Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2016).

Herman mengaku tidak mempermasalahkan adanya larangan mantan koruptor mencalonkan diri di Pilkada 2020 mendatang.

Asalkan, kata politisi Partai Demokrat itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang terkait hal itu berdasarkan usulan yang diterima KPU serta menunggu tanggapan dari DPR RI, serta selama urgensi yang diusulkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan KPU bisa saja untuk menentukan apapun usulan yang dianggap bahwa KPU menerima usulan itu dan kemudian dikonsultasikan peraturan KPU itu kepada Komisi II DPR. Apakah nanti tanggapan di DPR, tentu melihat terhadap urgensinya apa yang diusulkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan,” lanjut legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Lebih lanjut ia mengatakan, peraturan KPU yang bertentangan dengan UU dan membutuhkan revisi, namun dalam penyusunan revisi undang-undangnya dilakukan di periode yang akan datang.

“Oleh karena itu saya kira kalau memang peraturan KPU tersebut bertentangan dengan UU dan membutuhkan revisi tentu tinggal Perppu dan kalaupun akan menyusun UU revisinya tentu ini  bisa di periode yang akan datang,” tandas Herman. (OL-09)

Baca Juga

Ist

Adco Law Umumkan Advokat Alta Mahandara sebagai Partner Baru 

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 September 2022, 14:21 WIB
Alta Mahandara akan memperkuat Practice Group Korporasi dan M&A dengan pengalaman di bidang hukum selama lebih dari dua belas...
Antara/Sigid Kurniawan.

Puan dan Cak Imin Bicara Koalisi Pemilu 2024

👤Sri Utami 🕔Minggu 25 September 2022, 14:15 WIB
Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan pertemuan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Minggu (25/9), membahas seputar upaya...
MI/HO

Ziarah Makam Taufiq Kiemas Bersama Cak Imin, Puan: PDIP dan PKB Sama-Sama Partai Wong Cilik

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 September 2022, 14:03 WIB
“Kami berdua kenalnya dari SMA dan mahasiswa, dan sampai di sini sebagai Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR. Kami berharap pertemuan ini...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya