Selasa 30 Juli 2019, 09:41 WIB

Perlu Terobosan Hukum Melarang Eks Koruptor Ikut Pilkada

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Perlu Terobosan Hukum Melarang Eks Koruptor Ikut Pilkada

MI/Barry Fathalilah
Bupati Kudus, Muhammad Tamzil (rompi tahanan) bergegas menjawab pertanyaan wartawan.

 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setuju dengan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal larangan eks koruptor tidak usah dicalonkan pada Pilkada 2020. Menurut anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, perlu ada upaya hukum yang kuat untuk mengakomodir aturan tersebut.

"Harus ada terobosan hukum yang kuat untuk memayungi bahwa mantan koruptor memang hak politiknya tidak bisa dipakai dalam pencalonan," ungkap Afif saat dihubungi Media Indonesia, Jakarta, Selasa (30/7)

Terobosan hukum yang dimaksud bukan sekadar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang baru tapi berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu atau Pilkada. "Undang-undang harus jelas terkait itu. Intinya PKPU enggak bisa melampaui UU ya," sebutnya.

KPU sebenarnya sudah mengakomodasi aturan tersebut dalam PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 4 ayat (3) aturan tersebut, KPU melarang eks narapidana tipikor, narkoba, dan kejahatan seksual menjadi calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019. Namun, aturan tersebut dibatalkan Mahkamah Agung dalam uji materi yang diputus pada 13 September tahun lalu.

Terpisah, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengusulkan agar aturan larangan eks koruptor diakomodir melalui Revisi Undang-Undang Pilkada. Namun, hal ini perlu dibahas lebih lanjut dengan pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR RI.

"Itu yang paling ideal sebenarnya. Kita kan tahu kendala dari gagasan ini dimana, yaitu landasan hukum yang tidak kuat karena hanya diatur dalam PKPU," tutur Pramono. (OL-09)

Baca Juga

Dok MI/ROMMY PUJIANTO

Amnesty Internasional Minta Tim Gabungan Pencari Fakta Usut Tragedi Kanjuruhan

👤Mesakh Ananta Dachi 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 22:33 WIB
Usman menegaskan bahwa Tragedi Kanjuruhan yang terjadi harus diinvestigasi, karena telah melanggar Kode Etik...
ANTARA

Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk pada Rabu

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 22:18 WIB
Kapolri menyebutkan pelimpahan dilakukan pekan depan dengan waktu pelimpahan antara hari Senin (3/10) atau Rabu (5/10) di Bareskrim...
ANTARA/Ari Bowo Sucipto

Polri akan Dalami Penggunaan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan

👤Bagus Suryo 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 21:23 WIB
Petugas menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan usai laga antara Arema FC dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya