Selasa 30 Juli 2019, 09:41 WIB

Perlu Terobosan Hukum Melarang Eks Koruptor Ikut Pilkada

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Perlu Terobosan Hukum Melarang Eks Koruptor Ikut Pilkada

MI/Barry Fathalilah
Bupati Kudus, Muhammad Tamzil (rompi tahanan) bergegas menjawab pertanyaan wartawan.

 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setuju dengan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal larangan eks koruptor tidak usah dicalonkan pada Pilkada 2020. Menurut anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, perlu ada upaya hukum yang kuat untuk mengakomodir aturan tersebut.

"Harus ada terobosan hukum yang kuat untuk memayungi bahwa mantan koruptor memang hak politiknya tidak bisa dipakai dalam pencalonan," ungkap Afif saat dihubungi Media Indonesia, Jakarta, Selasa (30/7)

Terobosan hukum yang dimaksud bukan sekadar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang baru tapi berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu atau Pilkada. "Undang-undang harus jelas terkait itu. Intinya PKPU enggak bisa melampaui UU ya," sebutnya.

KPU sebenarnya sudah mengakomodasi aturan tersebut dalam PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 4 ayat (3) aturan tersebut, KPU melarang eks narapidana tipikor, narkoba, dan kejahatan seksual menjadi calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019. Namun, aturan tersebut dibatalkan Mahkamah Agung dalam uji materi yang diputus pada 13 September tahun lalu.

Terpisah, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengusulkan agar aturan larangan eks koruptor diakomodir melalui Revisi Undang-Undang Pilkada. Namun, hal ini perlu dibahas lebih lanjut dengan pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR RI.

"Itu yang paling ideal sebenarnya. Kita kan tahu kendala dari gagasan ini dimana, yaitu landasan hukum yang tidak kuat karena hanya diatur dalam PKPU," tutur Pramono. (OL-09)

Baca Juga

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI

Polri: Tidak Ada Pendekatan Militer di Papua

👤Widhoroso 🕔Sabtu 28 November 2020, 22:55 WIB
Kehadiran aparat TNI dan Polri di tengah masyarakat Papua,justru untuk membantu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat itu...
dok.Mabesad

TNI AD dan AD Prancis Siapkan Latihan Gabungan di 2021

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 28 November 2020, 21:55 WIB
KEPALA Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa menerima kedatangan Atase Angkatan Darat Prancis, di Mabesad TNI membahas latihan...
MI/Susanto

Baleg Prioritaskan RUU yang Tertunda di 2020

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 28 November 2020, 21:22 WIB
Badan Legislasi (Baleg) DPR belum menentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) mana saja yang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya