Bawaslu Klaten Minta Dukungan Media di Pilkada 2020

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, meminta dukungan media dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu kepala daerah (Pilkada) 2020 di Klaten.

Dukungan media baik cetak, elektronik, maupun daring, sangat diharapkan guna mewujudkan Pilkada yang demokratis dan berkualitas. Karena, politik uang masih menghantui pesta demokrasi tersebut.

"Kami juga mengharapkan media berperan mendorong keterlibatan  masyarakat melakukan pengawasan partisipatif," kata Ketua Bawaslu Klaten Arif Fatkhurrohman dalam forum sarasehan dengan pers, Senin (26/8).

Untuk mewujudkan Pilkada serentak yang demokratis dan berkualitas, Bawaslu Klaten meminta komitmen semua pihak, baik penyelenggara pemilu, kontestan, maupun masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan politik uang.

Baca juga: DPRD Minta KPK Periksa Penggunaan Dana Darurat di BPBD Nagekeo

Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Klaten Azib Triyanto menambahkan media cetak, elektronik, dan daring memegang peranan strategis sebagai penyampai informasi dan kontrol penyelenggaraan pemilu.

Sesuai UU No 7 Tahun 2017, partisipasi masyarakat dalam pengawasan diperlukan dan penting dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. Pun pengawasan partisipatif masyarakat dijamin dan diatur dalam undang-undang.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu Klaten menggiatkan sosialisasi pengawasan partisipatif, antara lain melalui organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan pelajar.

Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Muhammad Rofiuddin mengatakan sukses pemilu serentak yang baru saja selesai dengan aman, adalah berkat dukungan semua komponen masyarakat.

Namun, lanjut Rofiuddin, politik uang masih juga menjadi momok demokrasi di Indonesia meski sangat sulit pembuktiannya. Jadi, untuk pencegahan politik uang perlu komitmen semua pihak termasuk politisi dan masyarakat.

Dalam rangka Pilkada serentak 2020, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga meminta dukungan publikasi dari pers terkait kegiatan pengawasan pelanggaran pemilu, sehingga terwujud pilkada yang demokratis dan berkualitas. (OL-2)