Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSIAPAN dan launching pemilihan kepala daerah serentak pada 2020 akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 23 September mendatang, tepat setahun sebelum pilkada digelar.
"Launching pilkada 2020 akan dilaksanakan di Jakarta pada 23 September 2019. Satu tahun persis sebelum hari H Pilkada 2020," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (9/9).
Launching yang digelar nanti sebagai tanda bahwa KPU pusat maupun KPU di daerah-daerah akan mulai fokus kembali mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
"Ini menjadi sebuah tanda bahwa KPU RI dan KPU di 270 daerah betul-betul harus mulai fokus untuk menyelenggarakan Pilkada," ujar Pramono.
Baca juga: 9 Caleg DPR Terpilih Belum Serahkan Bukti LHKPN
Segala persiapan mendasar yang dilakukan KPU Pusat yang harus dilakukan secara detail agar tidak terjadi kesalahan dalam penyelenggaraan Pilkada kelak. Nantinya persiapan tersebut ditularkan kepada KPU di daerah-daerah.
"Dimulai dengan tahapan persiapan, perencanaan seperti kegiatan, anggaran, SDM, sosialisasi, dan sebagainya harus dipersiapkan," urainya.
Diketahui, tahun depan terdapat 270 daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota yang akan menggelar pilkada.
Untuk wilayah provinsi, sedikitnya sembilan provinsi yang akan menggelar pilkada sementara tingkat kota ada 37 kota yang menggelar event akbar tersebut.
Terakhir, untuk tingkat kabupaten, sebanyak 224 wilayah kabupaten dari 32 provinsi tercatat akan menggelar pilkada tersebut. (OL-2)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved