Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Ia mengaku pertemuannya dengan Rusdy menambah banyak pengetahuan tentang dunia politik.
DPW Partai NasDem DKI Jakarta masih menggodok persiapan jelang Pilgub 2024. Meskipun saat ini masih terkonsentrasi Pileg dan Pilpres 2024,
“Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa dalam draft kita, kita tidak pernah mengotak-ngatik mengenai masalah sistem pemilihan gubernur. Sistem pemilihan gubernur tetap pada pilkada dan 50% + 1,"
CALON presiden (capres) Anies Baswedan mengungkap perjanjiannya dengan capres Prabowo Subianto pada 2018. Saat itu, Anies baru saja menduduki kursi Gubernur DKI.
PERNYATAAN Presiden Joko Widodo yang setuju pemilihan gubernur DKI Jakarta tetap dilakukan secara demokratis (pilkada) disambut baik. Pernyataan itu wujud respons presiden
RANCANGAN Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dinilai menjadi upaya pemerintah dalam cawe-cawe Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Niat tersebut sangat mudah terbaca.
PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencium bau amis dari klausul soal pemilihan gubernur Jakarta dipilih presiden.
WAKIL Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi, Zainuddin atau Haji Oding mengatakan tidak ambil pusing dengan adanya penolakan penunjukan langsung Gubernur DKI Jakarta oleh presiden
WAKIL Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi Zainuddin atau Haji Oding telah mengusulkan Gubernur DKI Jakarta ditunjuk oleh presiden atau tanpa pemilihan kepala daerah (pIlkada)
WAKETUM Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan sikap Partai Golkar tetap mendukung pemilihan langsung kepala daerah Jakarta. Sehingga nantinya jika disepakati maka pilkada di Jakarta
TIM Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) menolak rencana aturan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta oleh presiden.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) tetap menginginkan terjadi proses demokrasi atau pemilihan kepala daerah langsung orang rakyat di Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Waketum PAN
Anggota Komisi III DPR dari NasDem, Taufik Basari, partainya memperjuangkan pemilihan secara langsung oleh warga Jakarta juga dilakukan hingga ke tahap kotamadya atau Wali Kota.
Fraksi PKB DPR RI menyatakan menolak wacana percepatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Tujuh kepala daerah memperbaiki permohonan yang mempersoalkan pemotongan masa jabatan.
Fraksi NasDem menolak jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dimajukan dari November ke September. Terlebih, pembahasan terkait pemajuan itu dilakukan pada masa reses anggota DPR.
“Pemerintah mengorganisir dan mendata kembali anggota Satlinmas melalui aplikasi SIM Linmas,” ungkap Edi.
BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta akan mengusulkan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 sebesar Rp1,19 triliun.
Komisi II dan pemerintah sepakat bahwa perubahan jadwal itu dilakukan lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
KPU sengaja mengulur-ulur waktu terkait putusan Mahkamah Agung (MA) ketimbang melakukan revisi Peraturan KPU (PKPU).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved