Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep ditemani sang istri Erina Gudono menemui Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, Minggu (24/12).
Baca juga: Zulhas Harus Minta Maaf Secara Terbuka
Saat bertemu, keduanya sempat berbincang-bincang sebentar. Rudy lalu menjamu Kaesang dengan makanan khas lokal di sana.
Kaesang mengaku pertemuan antara dirinya dan Rusdy menambah banyak pengetahuan tentang dunia politik.
"Saya rasa setengah jam duduk bersama Bapak Gubernur ini kaya saya merasa dapat kuliah politik singkat tapi sangat bermanfaat untuk saya," ucap Kaesang ditemui di Palu, Minggu (24/12).
Baca juga: Mahasiswa Samrinda Tolak Politik Dinasti
Ia mengaku siap membantu Rusdy pada Pilgub 2024 namun dengan satu syarat yakni Rusdy harus bersedia sebagai jembatan untuk para anak muda yang ada di Sulawesi Tengah.
"Pak Gubernur, kami tahu di Pilgub akan nanti diadakan 2024. Nanti kalo diminta kami siap mendukung tapi dengan satu syarat, satu syaratnya adalah Pak Gubernur harus bersedia menjadi jembatan anak muda," ujarnya
"Jadi wakilnya Pak Gubernur itu harus anak muda. Anak muda ini akan menjadi penerus pak Gubernur ke depannya," tandasnya.
Kaesang melakukan safari politik ke sejumlah kota di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Safari politik itu dilakukan selama tiga hari pada 22-24 Desember 2023. Pada safari ini, ia berharap setidaknya PSI mendapatkan minimal satu kursi di tiap kita/kabupaten/provinsi yang ada
"Insyaa Alah ya setidaknya PSI bisa sedikitnya dapet 1 kursi di tiap kota, kabupaten atau tingkat provinsi," pungkasnya. (P-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved