Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KETUA Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep ditemani sang istri Erina Gudono menemui Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, Minggu (24/12).
Baca juga: Zulhas Harus Minta Maaf Secara Terbuka
Saat bertemu, keduanya sempat berbincang-bincang sebentar. Rudy lalu menjamu Kaesang dengan makanan khas lokal di sana.
Kaesang mengaku pertemuan antara dirinya dan Rusdy menambah banyak pengetahuan tentang dunia politik.
"Saya rasa setengah jam duduk bersama Bapak Gubernur ini kaya saya merasa dapat kuliah politik singkat tapi sangat bermanfaat untuk saya," ucap Kaesang ditemui di Palu, Minggu (24/12).
Baca juga: Mahasiswa Samrinda Tolak Politik Dinasti
Ia mengaku siap membantu Rusdy pada Pilgub 2024 namun dengan satu syarat yakni Rusdy harus bersedia sebagai jembatan untuk para anak muda yang ada di Sulawesi Tengah.
"Pak Gubernur, kami tahu di Pilgub akan nanti diadakan 2024. Nanti kalo diminta kami siap mendukung tapi dengan satu syarat, satu syaratnya adalah Pak Gubernur harus bersedia menjadi jembatan anak muda," ujarnya
"Jadi wakilnya Pak Gubernur itu harus anak muda. Anak muda ini akan menjadi penerus pak Gubernur ke depannya," tandasnya.
Kaesang melakukan safari politik ke sejumlah kota di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Safari politik itu dilakukan selama tiga hari pada 22-24 Desember 2023. Pada safari ini, ia berharap setidaknya PSI mendapatkan minimal satu kursi di tiap kita/kabupaten/provinsi yang ada
"Insyaa Alah ya setidaknya PSI bisa sedikitnya dapet 1 kursi di tiap kota, kabupaten atau tingkat provinsi," pungkasnya. (P-3)
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved