Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BURSA nama bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang akan bersaing dalam pilkada Kota Depok 2024 mulai ramai. Parpol-parpol atau partai politik mulai menyeleksi figur-figur yang akan diusung sebagai bakal calon kepala daerah.
Tak cuma itu, parpol-parpol juga sedang menggunakan survei untuk memilih pendamping bakal calon kepala daerah.
Ketua DPC atau Dewan Pimpinan Cabang PPP Kota Depok Mazhab HM mengatakan atmosfer perhelatan lima tahunan ini mulai terasa.
Mazhab yang juga Ketua Komisi C DPRD Kota Depok ini mengatakan nama bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang akan maju dan bertarung di 2024 berasal dari kalangan parpol dan pengusaha. Muncul juga kalangan birokrat.
"Atmosfer perhelatan lima tahunan ini mulai terasa," kata Mazhab, Senin (22/1).
Baca juga: Organda Catat 2.850 Angkot di Depok Tak Bayar Pajak, Nilainya Capai Rp1,7 Miliar
Ditegaskan Mazhab, Supian Suri dari kalangan birokrat yang masih menjabat Sekda atau Sekretaris Daerah dipastikan akan maju sebagai bakal calon kepala daerah yang dicalonkan oleh PPP.
"Supian masuk bursa sebagai kandidat kuat bakal calon wali kota. Supian akan bertarung dalam pilkada langsung bulan November 2024. Pengusungnya kami (PPP)," ujar Mazhab.
Supian yang berkarier sebagai ASN atau aparatur sipil negara merupakan putra daerah dan paling tepat membawa perubahan Kota Depok. Ia (Supian) mengawali karier sebagai ASN Kota Depok sejak tahun 2000 dengan bertugas di sejumlah wilayah Kota Depok.
Pria kelahiran 27 Februari 1975 ini adalah lulusan STPDN (IPDN). Ia mengawali tugasnya di Kota Bekasi dan kemudian kembali ke daerah asalnya di Kota Depok tahun 1999.
Baca juga: Pengusutan Korupsi Makanan Penurunan Stunting di Depok Dihentikan, Apa Alasannya?
Supian menjadi Ajudan Wakil Wali Kota Tahun 2000. Ia lalu menjadi Sekretaris Kelurahan Mekarjaya 2002, Kasubagian Protokol 2005.
Kemudian Lurah Jatimulya pada 2006, Lurah Tugu 2006, Sekretaris Kecamatan Tapos 2010, Kabagian Pemerintahan di 2014, Sekretaris
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pada 2016, Kepala Badan BKPSDM di 2017, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Depok pada 2019, Pelaksana tugas Camat Cimanggis pada 2020. Kemudian menjadi Sekretaris Daerah Kota Depok 2021 hingga sekarang.
Dukungan terhadap Supian muncul lewat PPP dan baliho yang terpasang di banyak titik di Kota Depok pada akhir 2023-awal 2024. Dalam baliho ini, pendukung Supian mengusung tagline Supian Suri Wali Kota Depok 2024.
Mazhab menyebut pemerintahan Kota Depok tahun ini diupayakan dari kalangan birokrat dan putra daerah yakni Supian. Ia (Supian) disenangi ASN, juga masyarakat sipil dari berbagai kalangan. " Supian juga toleran, " tukasnya.
Supian Suri menegaskan kesiapannya maju di Pemilu Kepala Daerah Kota Depok 2024. Ia terdorong mengikuti kontestasi tersebut, karena menangkap keinginan masyarakat, agar Kota Depok dipimpin langsung oleh putra daerah.
“Pernah ada aksi, pada tahun lalu, itu dari civil society (yang ingin Kota Depok dipimpin putra daerah). Di 2024 saya membuka peluang itu (maju pilkada) kalau memang diinginkan masyarakat,” ujar Supian kepada Media Indonesia, Senin (22/1/2024).
Diketahui Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 digelar setelah pelaksanaan Pemilu 2024 selesai. Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 akan memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR RI, DPD RI,
DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dihimpun keterangan di DPRD Kota Depok Senin (22/1/2024), 5 bakal calon kepala daerah bakal bertarung memperebutkan kursi wali kota dan wakil wali kota Depok di pilkada November 2024 yang terdiri dari kalangan birokrat, parpol, dan pengusaha.
(Z-9)
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
DAFTAR Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, bertambah 4.965 orang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved