Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ORGANDA atau Organisasi Angkutan Darat, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), menyatakan terdapat 2.850 kendaraan angkutan umum perkotaan (angkot) di Kota Depok yang selama 10 tahun tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Nilai pajaknya diperkirakan mencapai sebesar Rp1,7 miliar.
Kepala Organda Kota Depok, Mohammad Hasym, mengatakan 2.850 armada angkutan umum perkotaan alias angkot yang tidak membayar pajak selama 10 tahun ini masih tetap beroperasi, Mereka tetap mengangkut menurunkan penumpang di halte-halte atau pinggir jalan yang ada di Kota Depok.
Menurut Hasym, seharusnya ribuan angkot ini tidak diizinkan beroperasi dan mengangkut menurunkan penumpang oleh Dinas Perhubungan Kota Depok.
Baca juga : Kenaikan Pajak BBM Tak Tepat untuk Kerek Pendapatan Daerah
”Dalam aturan tidak boleh lagi melakukan kegiatan karena ilegal. Tetapi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok seakan melakukan pembiaran,” kata Hasym, Minggu (21/1)
Menyoal hal ini, jelas Hasyim dirinya telah memaparkan dalam rapat secara langsung dengan Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Depok supaya bersikap dan melakukan razia. Namun, belum ada langkah konkret atas hal tersebut.
Ia mencatat pajak satu armada (angkot) yang wajib dibayarkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bernominal Rp600 ribu per tahun.
Baca juga : Jelang Natal TPU di Depok Ramai Peziarah
“Sedangkan di Kota Depok ada 2.850 angkot yang tidak membayar pajak. Ini artinya negara telah dirugikan sebesar Rp1.7 miliar atau tepatnya Rp1.171 miliar selama 10 tahun,” terang Hasyim.
Hasym melanjutkan jumlah armada angkutan umum perkotaan yang tercatat dalam registrasi Organda ada mencapai 3.000-an lebih dan melayani 28 trayek.
“Dari total ini hanya 150 angkot yang membayarkan pajak kepada Bapenda. Dan hanya 150 ini yang melakukan registrasi dan identifikasi serta membayar pajak kendaraan bermotor atau yang memiliki izin trayek dan buku kir,” papar Hasyim.
Baca juga : 3.000 Angkot di Depok Mati Suri Imbas Kehilangan Penumpang
Karenanya data kendaraan tersebut perlu dihapus dari sistem samsat. Setelah dihapus kendaraan tersebut akan jadi bodong alias tak lagi tercatat di sistem samsat.
“Penghapusan data kendaraan tersebut dikarenakan tidak menyelesaikan pembayaran pajak setelah lima tahun masa aktif STNK ditambah lima tahun berturut turut tak bayar pajak,” ucap Hasym dengan tegas.
Menurutnya, seluruh data kendaraan yang akan segera dihapus tersebut, mulai Tahun 2014 hingga tahun 2024. Dasar penghapusan data kendaraan karena faktor masa STNK sudah habis ditambah lima tahun tak melakukan proses registrasi.
Baca juga : Rugikan Negara Rp3 Miliar, DuaTersangka Pengemplang Pajak di Depok Diringkus
“Penghapusan data kendaraan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tepatnya pada pasal 74,” terang Hasyim.
Ia mengajak seluruh pemilik kendaraan bermotor yang belum menyelesaikan kewajiban pajak dan registrasi kendaraan segera melakukan proses penyelesaian di Kantor Samsat Kota Depok dan Kantor Dishub Kota Depok.
Saat dimintai tanggapannya, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Depok Aan Syurahman belum menjawab hingga berita ini diturunkan.
(Z-9)
Total kasus HIV/AIDS di Kota Depok lima bulan terakhir (Januari-Mei) 2025 sebanyak 171 kasus, menurun dibanding tahun lalu.
PEDAGANG beras di Kota Depok, Jawa Barat mengeluhkan isu beras oplosan yang saat ini tengah ramai beredar. Pasalnya isu tersebut berdampak signifikan terhadap aktivitas jual beli.
PENGENALAN dan pemahaman atas sejarah dan objek bersejarah serta aturannya selayaknya diketahui masyarakat Depok, terutama para pelajar dan guru sejarahnya sebagai stakeholders.
Dampaknya, akses jalan satu-satunya menuju wilayah Kelurahan Cilangkap dan sekitarnya ditutup sementara.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
Tanah longsor di Sukamaju Baru dan Harjamukti timbul karena air hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga memicu pergerakan tanah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan pajak oleh marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Indef menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen di marketplace.
Pemerintah berupaya memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satunya membidik pengenaan pajak berbasis media sosial dan data digital di tahun depan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved