Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEDAGANG beras di Kota Depok, Jawa Barat mengeluhkan isu beras oplosan yang saat ini tengah ramai beredar. Pasalnya isu tersebut berdampak signifikan terhadap aktivitas jual beli di kalangan pedagang beras.
Saiful, salah satu pedagang beras mengungkapkan masalah beras oplosan telah membuat para pedagang menjadi resah. "Kami merasa dirugikan akibat merebaknya isu pengoplosan beras medium menjadi premium," kata pedagang itu di Pasar Cisalak, Kota Depok, Jumat (25/7).
Ia menyebut isu beras oplosan berdampak langsung pada aktivitas perdagangan di pasar. "Kami sebagai pedagang resah dan gelisah terhadap isu yang berkembang saat ini terkait pengoplosan beras. Hal itu mengakibatkan dampak yang tidak baik untuk pasar," ujar Saiful.
Saiful menegaskan, dirinya tidak pernah melakukan praktik curang. Selain melanggar hukum dan berujung berurusan dengan kepolisian, ia menyebutkan tindakan itu tidak masuk akal dari sisi kualitas beras. "Saya bisa menjamin, pedagang beras di Pasar Cisalak tidak pernah mengoplos beras medium menjadi premium. Kalau beras medium kami jadikan premium itu hukumnya salah. Kami tidak pernah melakukan hal itu," tegasnya.
Senada, Anwar pedagang beras di Pasar Tugu, Kota Depok menegaskan isu dari beras oplosan ini berpengaruh kepada pedagang beras, banyak pembeli yang menjadi was-was. "Tak sedikit konsumen yang rewel, ya, tidak sedikit pembeli lebih rewel menanyakan beras oplosan saat membeli beras premium yang kami jual. Namun kita tetap sabar melayaninya," katanya.
Anwar mengatakan setiap pembeli yang bertanya ia selalu berusaha memberikan penjelasan terkait perbedaan beras oplosan dari beras medium ke beras premium. Beras premium tidak ada patahan dan harganya pun berbeda dengan beras medium. "Kita menjual beras premium itu Rp15 ribu sampai Rp17 ribu per kilogram, itu tergantung merek," ungkap Anwar.
Anwar meminta Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Wali Kota Depok, Supian Suri untuk melakukan inspeksi ke pasar dan pedagang beras. "Pemerintah Kota Depok harus menjelaskan kepada publik bahwa pemerintahnya belum menemukan adanya penjualan beras oplosan. Wali Kota harus ke lapangan untuk mengecek di beberapa tempat, tentang beras oplosan tersebut," ucapnya.
Pemerintah Kota, sambung dia harus bergerak cepat dengan meminta Dinas Perdagangan yang berkoordinasi dengan Inspektur kota untuk melakukan tinjauan di lapangan. "Pemerintah perlu melakukan inspeksi ke berbagai wilayah dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga beras agar tak mencederai konsumen," tutupnya. (H-3)
Intervensi pemerintah dalam urusan pangan dapat menurunkan harga.
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Pemprov DKI tidak akan memberi perlindungan terhadap siapa pun yang terbukti bersalah, termasuk jika pelaku berasal dari internal perusahaan milik daerah.
TIM Satgas Pangan Polresta Sidoarjo menemukan merek beras premium diduga oplosan yang masih dijual bebas, saat melakukan razia di Pasar Tradisional Larangan, Jumat (25/7).
Pemerintah resmi mengubah klasifikasi penjualan beras dari sebelumnya berdasarkan kualitas (medium dan premium) menjadi dua kategori baru.
Pemerintah memutuskan menghapus kategori beras premium dan medium dari pasaran sebagai respons atas maraknya praktik pengoplosan beras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved