Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden (capres) Anies Baswedan mengungkap perjanjiannya dengan capres Prabowo Subianto pada 2018. Saat itu, Anies baru saja menduduki kursi Gubernur DKI.
Anies menyebut Prabowo sempat menawarkan menjadi pendampingnya atau calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2019. Namun, tawaran itu ia mentahkan.
"Kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta lima tahun," ujar Anies dalam acara Tanyo Anies, di Jambi, Kamis, 14 Desember 2023.
Baca juga: Anies Yakin Gerakan Perubahan Meluas
Anies juga mengaku sempat ditawari oleh tiga partai menjadi cawapres. Anies pun menolak dengan alasan telah memiliki komitmen dengan Prabowo.
"Saya sudah commit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi di Jakarta," tuturnya.
Baca juga: Anies Baswedan: Semua Tambang Ilegal Harus Disanksi
Anies juga enggan memotong pencalonan Prabowo sebagai capres di 2019. Komitmen ini jalankan selama menduduki kursi DKI satu.
"Ketika saya sudah tuntas di Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan apapun juga," pungkasnya. (Medcom/Z-7)
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
Partai Amanat Nasional (PAN) mewacanakan pengusungan Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons rencana Prabowo Subianto membangun gedung MUI di Bundaran HI yang merupakan cagar budaya
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved