Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
Untuk mencegah terjadinya praktik politik uang, bisa dilakukan melalui edukasi di lembaga pendidikan formal dan nonformal.
Dia menyebut, ada 14 pemerintah daerah yang akan mengikuti pilkada serentak di wilayah Sumbar. Yaitu pemilihan gubernur (Pilgub) dan 13 pemilihan bupati dan walikota, dari 19 kabupaten/kota.
Pemberian bantuan rawan disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pencitraan maupun popularitas dalam Pilkada 2020.
"Kita berkaca pada penyelenggaraan pada Pilkada 2015, 2017, dan 2018 belum ada pengaturan yang tegas terhadap pelaku politik uang."
Usulan e-voting mengemuka di tengah pandemi. Jika dilakukan, banyak hal yang harus disesuaikan dan diubah.
"Sebaiknya tunggu intruksi dari Bawaslu RI yang akan disampaikan secara berjenjang.”
Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Provinsi Jambi, Mochammad Farisi menilai penanganan covid-19 bisa jadi ajang kampanye bahkan sudah ada yang berjalan.
Pemerintah sebelumnya menyiapkan perppu dengan skenario tahapan pilkada dari yang paling optimistis hingga pesimistis.
BAKAL calon walikota dari PDIP Solo, Achmad Purnomo menegaskan kembali sikapnya untuk mundur jika pemerintah tetap bergeming untuk melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020.
Dengan ditundanya pilkada, patut diwaspadai ada bakal calon kepala daerah yang memanfaatkan kewenangan mereka untuk berkampanye.
Sementara itu, sepuluh tahapan yang tersisa harus dihentikan karena pandemi covid-19. Adapun total dana untuk penyelenggaraan pilkada 2020 sebesar Rp9,9 triliun.
Ujang menilai mundurnya Pilkada tidak merugikan siapapun. Tugas kepala daerah yang berakhir pada Februari 2021 bisa dialihkan pejabat sementara (Pjs).
Penyelenggara pemilihan membutuhkan waktu persiapan, sedangkan pemda serta masyarakat perlu waktu pemulihan ekonomi.
Seandainya pandemi berakhir pada Mei nanti pun, tidak serta-merta tahapan Pilkada bisa dilanjutkan.
Bagi daerah dengan PAD besar tidak bermasalah terkait anggaran. Akan tetapi, di Sumut ada sejumlah daerah yang PAD-nya kecil.
Titi menyebutkan, untuk melaksanakan pemilu yang kredibel, pihak pemerintah dan KPU harus menyiapkan berbagai penyesuaian untuk menciptakan rasa aman bagi penyelenggara dan peserta.
Pilkada perlu memperhatikan proses recovery ekonomi pascapandemi. Itu guna menekan potensi politik uang meningkat.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, pelaksanaan pilkada di bulan Desember 2020 dapat terlaksana apabila masa darurat bencana korona yang berlangsung hingga 29 Mei 2020 tidak diperpanjang.
Pertama, ujar Arief, soal kewenangan penundaan dan melanjutkan kembali tahapan. Kedua, terkait waktu pilkada lanjutan.
Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyarankan kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk segera membentuk tim guna membuat draf Perppu Pilkada.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved