Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah daerah Sumatra Barat (Sumbar) tidak memanfaatkan bantuan sosial (bansos) penanganan dampak virus korona (covid-19) senilai Rp1,2 triliun untuk kepentingan pemilihan kepala daerah (pilkada).
"KPK mengingatkan agar bansos yang diberikan pemerintah daerah dalam upaya penanganan dampak pandemik covid-19 tidak dimanfaatkan untuk kepentingan praktis dalam pilkada 2020," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi wilayah IX Provinsi Sumatra Barat, Kamis (30/4).
Dia menyebut, ada 14 pemerintah daerah yang akan mengikuti pilkada serentak di wilayah Sumbar. Yaitu pemilihan gubernur (Pilgub) dan 13 pemilihan bupati dan walikota, dari 19 kabupaten/kota.
Rapat koordinasi itu digelar secara telekonferensi, diikuti seluruh jajaran pejabat pemerintah provinsi dan pejabat pemerintah kabupaten/kota se-Sumatra Barat.
Menurut Ipi, dari realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah se-Sumatera Barat untuk penanganan covid-19 tercatat total Rp1,2 triliun.
"Terdiri atas Rp521 miliar untuk belanja kesehatan, Rp168,9 miliar untuk belanja penanganan dampak ekonomi dan yang terbesar yaitu Rp572 miliar dialokasikan untuk jaring pengaman sosial (JPS) termasuk di dalamnya untuk bansos kepada masyarakat," bebernya.
Dia menegaskan, KPK akan terus memonitor dan melakukan pengawasan. Mengingat besarnya alokasi anggaran untuk penanganan covid-19 tersebut.
KPK juga telah mengeluarkan tiga surat edaran tentang penggunaan DTKS dan data non-DTKS. (X-15)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
Permohonan ini diajukan terhadap Keputusan Termohon tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB sehingga permohonan ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan
"Memang tidak mudah melacaknya (kewarganegaraan Orient) terlebih yang bersangkutan (Orient) telah memiliki KTP resmi."
PENYELENGGARAAN pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 telah terwujud.
KOMISIONER KPU Evi Novida Ginting mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Nias Selatan
Pengadu mendalilkan teradu tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dengan menerbitkan surat tentang penjelasan Pasal 102 dan menerima pendaftaran salah satu paslon bupati
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Peneliti temukan antibodi mini dari llama yang efektif melawan berbagai varian SARS-CoV, termasuk Covid-19.
HASIL swab antigen 11 jemaah Haji yang mengalami sakit pada saat tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, menunjukkan hasil negatif covid-19
jemaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit pascahaji. Terlebih, saat ini ada kenaikan kasus Covid-19.
Untuk mewaspadai penyebaran covid-19, bagi jamaah yang sedang batuk-pilek sejak di Tanah Suci hingga pulang ke Indonesia, jangan lupa pakai masker.
Masyarakat harus selalu waspada serta selalu menjaga pola hidup sehat bersih (PHBS).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved