​​​​​​​Belum Ada Aturan Tegas, Politik Uang Masih Jadi Tren

ANGGOTA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Ratna Dewi Petalolo megungkapkan bahwa politik uang masih menjadi tren dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Pasalnya, belum ada aturan tegas terkait politik uang sehingga masih ada celah hukum bagi pelakunya.

"Kita berkaca pada penyelenggaraan pada Pilkada 2015, 2017, dan 2018 belum ada pengaturan yang tegas terhadap pelaku politik uang," ujar Ratna melalui keterangan tertulis Bawaslu saat mengikuti diskusi politik, Rabu (29/4).

Dijelaskannya terdapat 3 hal yang menghambat upaya penegakan dan penindakan hukum terhadap para pelaku tersebut. Pertama yakni terkait substansi hukum itu sendiri.

"Para pelaku politik uang harus memenuhi unsur TSM (terstruktur, sistematis dan masif). Ketiga unsur ini menjadi hal krusial dalam penanganan politik uang tercantum dalam UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada," jelas Ratna.

Namun, lanjutnya, apabila para pelaku hanya memenuhi salah satu unsur tersebut, tidak dimungkinkan penegakan dan penindakan hukum itu berjalan. Sehingga, banyak pelaku yang tidak memenuhi 3 unsur TSM kemudian dinyatakan tidak bersalah.

Baca juga: Bawaslu: Penggunaan Logo Pribadi dalam Bansos Sulit Diproses

Selain itu, ada juga faktor struktur hukum untuk menindak pelaku. Penyelesaian politik uang tidak bisa dilakukan oleh Bawaslu saja. Akan tetapi, harus melibatkan tiga institusi yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). 

"Sepanjang belum bisa dibuktikan seperti alat bukti, kemudian ada saksi yang memberikan keterangan kejadian peristiwa dan juga harus juga ada dukungan kesamaan hukum dari Kepolisian dan Kejaksaan," kata dia.

Persoalan terakhir yang memberi celah politik uang adalah budaya hukum. Dia menegaskan, untuk memahami adanya kesadaran tentang politik uang harus dilandasi dengan kesadaran bersama. Pasangan calon dan masyarakat harus bisa mengubah pola pikir yang berdampak kepada budaya sosial. 

"Baik pasangan calon maupun masyarakat harus mengubah cara pandang. Bukan hanya sekadar memberikan saja namun mengubah pola pikir yang nanti akan berdampak permisif," tegas Ratna.

Adapun, untuk mencegah terjadinya praktik politik uang, maka bisa dilakukan melalui edukasi baik di lembaga pendidikan formal dan non ormal. Menurutnya, di lembaga pendidikan formal, harus ada program dan peran partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Sementara pendidikan nonformal yaitu program pendidikan yang dilakukan oleh penyelenggara yang kini dilakukan secara berjenjang. 

"Ada maupun tidak ada pemilu Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota terus melakukan kegiatan secara menerus melibatkan pihak sekolah, perguruan tinggi, dan mahasiswa untuk terus menyosialisasikan bahaya politik uang," ungkapnua.

Dewi berharap, praktik politik uang pada penyelenggaraan pilkada mendatang dapat diminimalisir. Bahaya politik uang akan berdampak kepada siapa saja yang melakukan praktik kotor tersebut. Politik uang adalah kejahatan besar dalam proses berdemokrasi. (A-2)