Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Pilkada DKI Jakarta ada masalah di DPT yang tercatat di pemilu 2014 namun tidak masuk di DPT pilkada DKI 2017.
Design data base yang sudah dibuat untuk daerah tersebut ternyata kurang kapasitasnya. Kemudian terjadi gangguan jaringan
Pada Pemilu 2019, jumlah DPT tahap perbaikan dua baru mencapai 189.144.900. Angka itu hanya naik 0,46% dari 2014 atau hanya naik 876.477 DPT.
Rekomendasi dari Bawaslu tersebut dalam rangka mempertimbangkan kembali efektivitas pengggunaan Sidalih dalam proses sistem pendaftaran dalam Pemilu 2019.
Enam provinsi yang masih menindaklanjuti rekomendasi DPT HP 1 yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku.
Megawati menilai, orang di sekitar Prabowo yang banyak mengumbar kebencian. Akhirnya, nama mantan Danjen Kopassus itu pun menjadi terseret-seret.
Meskipun ribuan poster dan stiker telah diamankan dan disimpan di masing-masing DPC PDIP di daerah, keberadaan poster dan stiker tersebut masih dicari.
Peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh lapisan elemen masyarakat diharapkan mampu memberikan colling system di dalam Pemilu yang akan berlangsung tidak lama lagi.
Sah-sah saja masih ada catatan baik dari Bawaslu dan Partai Politik terhadap data pemilih ini KPU Sumbar tetap mencermati data pemilih ini.
Titi mengatakan kenaikan ini dibutuhkan agar parpol tidak lagi mencari sumber dana lain yang akhirnya digunakan untuk kepentingan penyalur dana sehingga parpol hanya dikuasai oleh para elit yang memiliki uang.
DPT sebanyak 1,7 Juta itu tersebar di 14 kabupaten dan kota se-Kalteng.
Dalam DPTHP-2 yang ditetapkan melalui rapat pleno terbuka di salah satu hotel di Kota Medan tersebut terdapat penambahan jumlah pemilih sebanyak 455.294 orang.
Ketua KPU Kota Yogyakarta Hidayat Widodo, Rabu (14/11), mengatakan, penambahan paling banyak disebabkan adanya mutasi masuk atau penduduk baru yang masuk Kota Yogyakarta.
Ketika bersepakat mendukung Prabowo-Sandi, merupakan konsekuensi dan seharusnya diikuti oleh seluruh partai koalisi disemua tingkatan serta dipatuhi oleh caleg di semua tingkatan saat berkampanye.
Waketum Hanura Gede Pasek Suardika menyatakan uji materi Peraturan KPU itu ke Mahkamah Agung sudah dinyatakan itu tidak memenuhi syarat. Untuk itu, tidak ada langkah lain bagi KPU selain menjalankannya.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto membantah anjuran SBY merupakan bentuk kurang maksimalnya dukungan partai Demokrat terhadap paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Berdasarkan konvensi ketatanegaraan MA soal putusan caleg mantan napi koruptor yang diperbolehkan nyaleg, mestinya putusan MA soal PKPU Nomor 26/2018 juga untuk pemilu 2019.
"Anak-anak harus dilindungi dari penyalahgunaan untuk kegiatan politik, karena kondisi anak hari ini akan menentukan masa depan bangsa Indonesia mendatang."
Kader yang terserat kasus korupsi ini harus segera dibersihkan dari partai, karena kalau tidak dibersihkan akan memberikan citra buruk bagi partai, sehingga sulit untuk meningkatkan elektabilitas partai.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved