Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
SEKRETARIS Jendral (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzanni menuturkan adanya keleluasaan para caleg partai Demokrat untuk berkampanye dalam Pemilu 2019 menjadi hak dan tanggung jawab partai tersebut.
Namun dirinya memandang sebagai bagian dari partai koalisi pengusung sudah sewajarnya jika kampanye tersebut tetap mengarah ke pemenangan paslon capres-cawapres yang didukung.
"Sepenuhnya menjadi tanggu jawab Demokrat, kami tidak bisa memaksa apapun tapi itu dampaknya biasanya ke militansi kader. Kalau di kami (Gerindra) tidak akan berikan toleransi," ujarnya saat ditemui di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (13/11).
Ia menilai itu merupakan konsekuensi dan seharusnya diikuti oleh seluruh partai koalisi disemua tingkatan serta dipatuhi oleh caleg di semua tingkatan saat berkampanye.
Ditanya terkait adanya faktor efek ekor jas yang tidak dirasakan semua partai koalisi Prabowo-Sandi, Muzani menampik jika hal tersebut terjadi. Pasalnya, cawapres dari koalisinya yakni Sandiaga sudah diminta mundur dari keanggotaan partai Gerindra agar dapat menarik suara bagi para parpol koalisi yang lain.
"Makanya Sandi kita wakafkan untuk memberikan partai-partai non gerindra mendapat efek ekor jas. Kami kan punya kepentingan PAN, PKS, Demokrat kursinya banyak karena mereka lah yang nantinya mengamankan kebijakan capres-cawapres di parlemen," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan para caleg demokrat yang ikut dalam kontestasi Pileg dalam berkampanye berkonsentrasi pada pertarungan tersebut.
Hal itu diungkapkannya pada acara pembekalan caleg Partai Demokrat pada Minggu, (11/11). Menurutnya para caleg dari partainya harus berjuang keras untuk merebut kursi di parlemen dan mengembalikan kejayaan Demokrat.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved