Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Raker tersebut akan dihadiri perwakilan pemerintah. Salah satunya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Untuk kebijakan DOB yang telah dibentuk di Papua, Wempi mengatakan hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022, UU Nomor 15 Tahun 2022, dan UU Nomor 16 Tahun 2022.
Kebijakan pemekaran wilayah itu pun disebut sebagai permintaan masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Pemberian dan Pemutakhiran Kode, dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkannya Undang-Undang Daerah Otonom Baru (DOB)
Pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua akan dapat mereduksi kecemburuan sosial yang berujung sebagai pemicu konflik yang selama ini terjadi di Papua.
Pada Juni 2022 DPR mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua.
SEJAK 2004, masyarakat Bogor Timur, Jawa Barat mengajukan permintaan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor. Namun kini, permintaan tersebut belum juga dipenuhi pemerintah dan DPR RI.
Mardani Ali Sera mendukung pemekaran Tasikmalaya Selatan dari Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, guna meningkatkan kesejahteraan yang selaras dengan target SDGs
FMP juga mendorong dan mendukung pembangunan infrastruktur di bumi cenderawasih itu oleh pemerintah pusat melalui pemekaran wilayah.
Apabila revisi payung hukum Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua terlambat dari tenggat waktu, KPU akan tetap mengikuti undang-undang yang tengah berlaku.
“PGI tidak di posisi menolak atau menerima. PGI di posisi mengingatkan semua pihak ada proses hukum yang sementara berlangsung di MK."
Menurutnya, disahkannya tiga RUU DOB Papua akan semakim memperkokoh fondasi pembangunan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cendrawasih dengan doktrin Indonesia-Sentris
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengklaim jumlahnya tidak mencerminkan mayoritas warga Papua.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penyusunan RUU ini telah melalui proses panjang, termasuk menjaring aspirasi masyarakat.
Dikhawatirkan, pembangunan tiga provinsi baru di wilayah Papua malah didominasi pendatang. Alhasil, terjadi ketimpangan kesejahteraan dengan warga lokal Papua.
“Kami dari MRP secara konsisten tetap menolak DOB yang dilakukan pemerintah pusat,” katanya
Sebelumnya pemerintah, DPR dan DPD telah menyepakati pemekaran tiga daerah di Papua untuk menjadi provinsi baru. Rinciannya, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Agus menegaskan keputusan tersebut tidak tepat karena secara rentang kendali dan kemudahan akses, Kabupaten Puncak Jaya lebih tepat masuk DOB Papua Pegunungan Tengah.
Titi lebih jauh menjelaskan, alokasi kursi dan jumlah daerah pemilihan (dapil) pada pemilu telah dikunci dalam lampiran Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu.
“Dalam Rapat Timus dan Timsin yang dilangsungkan terdapat 3 draft RUU yang sudah berhasil di sinkronisasi yaitu, RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Papua Tengah
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved