Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SEJAK 2004, masyarakat Bogor Timur, Jawa Barat mengajukan permintaan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor. Namun kini, permintaan tersebut belum juga dipenuhi pemerintah dan DPR RI.
Menurut pengamat kebijakan publik, Eman Sulaeman Nasim permintaan tersebut seharusnya direspon dengan baik. Ia menilai harusnya pemerintah dan DPR RI bersikap adil dalam memperhatikan dan merealisasikan kebutuhan rakyat Indonesia, termasuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor.
"Keinginan masyarakat Kabupaten Bogor untuk pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi tiga kabupaten yakni Bogor sebagai kabupaten induk, Kabupaten Bogor Timur dan Kabupaten Bogor Barat merupakan kebutuhan masyarakat. Ini karena wilayah Kabupaten Bogor sangat luas," jelasnya usai bersama perwakilan warga Bogor Timur yang tergabung dalam Presidium Bogor Timur bertemu dengan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin.
"Pendapatan Asli Daerahnya sangat tinggi namun karena terlalu luas pembanguan menjadi tidak merata dan akibatnya masih banyak warga Kabupaten Bogor hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satu solusi kunci adalah pemekaran," imbuhnya.
Eman menjelaskan, wilayah Bogor Timur adalah salah satu wilayah yang paling siap untuk menjadi daerah otonomi baru (DOB) yang mencakup 7 kecamatan seperti Gunung Putri, Cileungsi, Klapa Nunggal, Jonggol, Cariu, Suka Makmur dan Tanjung Sari. Wilayahnya mulai dari perbatasan Cibubur, hingga perbatasan daerah wisata Kabupaten Cipanas. Jumlah penduduknya mencapai 1.52 juta jiwa. Pendapatan asli daerahnya, menurut data dari Pemerintah Kabupaten Bogor sudah mencapai Rp700 miliar per tahun.
"Daerah Bogor Timur merupakan daerah yang paling lengkap untuk menjadi DOB dengan memiliki daerah industri, perkotaan, pertanian, dan pariwisata. Jumlah penduduk di atas satu juta dan pendapatan asli daerah saat ini juga sudah lebih dari cukup dan dapat lebih ditingkatkan apabila telah menjadi Kabupaten atau Kota yang berdiri sendiri," papar Eman.
Wakil Ketua Umum Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (FAPI) ini menambahkan, saat ini pengembangan dan pembangunan wilayah di Bogor Timur yang dilakukan pihak pengembang (developer) terutama di Kawasan Cileungsi, Klapa Nunggal, Gunung Putri, dan Jonggol sangat tinggi. Namun tidak disertai dengan pembangunan sarana tranportasi dan perhubungan seperti jalan.
"Misalnya jalan raya Citereup–Cileungsi hingga Jonggol banyak yang rusak. Demikian juga jalan raya yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten yang menghubungkan beberapa wilayah pariwisata juga rusak," ungkap Eman.
Di sisi lain, Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin menyampaikan Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung penuh pemekaran kabupaten Bogor menjadi tiga kabupaten. "Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung penuh pembentukan DOB Bogor Timur dan Bogor Barat. DI tingkat wilayah tidak ada masalah. Sekarang bola ada di pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," papar Burhanudin. (RO/OL-15)
Dari Pemkab Bogor, penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto dan dari Provinsi Jabar oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM (Kang Dedi Mulyadi).
Di Kabupaten Bogor baru ada 29 dapur MBG dan baru bisa memenuhi sekitar 86.997 ribu siswa dan itu baru 5% dari seluruh jumlah siswa.
Bupati Bogor Rudy Susmanto hadir langsung di smulasi yang merupakan bagian dari program Military to Military Connection (MtMC).
DPRD juga menerima penyampaian Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.
Taman Budaya X Bogorun 2025 diharapkan akan menjadi tonggak baru dalam peta sport tourism nasional, menandai kebangkitan olahraga, ekonomi, dan budaya di Kabupaten Bogor.
Selain untuk memeriksa ketersediaan bahan pangan, sidak juga demi memastikan barang yang beredar di pasaran sesuai standar
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
BANK bjb kembali menunjukkan kinerja solid pada kuartal II Tahun 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved