Populasi Bogor Hampir Tembus 6 Juta Jiwa di DKB 2025

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) resmi merilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025. Data terbaru ini mempertegas dominasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyatakan bahwa akurasi data kependudukan merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran negara.

"Data kependudukan adalah kunci pelayanan publik dan pembangunan demokrasi. Meskipun kepadatan penduduk tidak merata dari Sabang sampai Merauke, semuanya kini telah terintegrasi dalam satu sistem nasional yang tunggal," ujar Teguh dalam pemaparan di Jakarta, Kamis (12/3).

Baca juga : Dukcapil Rilis Data Kependudukan Bersih 2025

Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Terpadat

Data DKB Semester II 2025 menunjukkan tiga provinsi dengan populasi terbesar adalah Jawa Barat (52,2 juta jiwa), Jawa Timur (42,2 juta jiwa), dan Jawa Tengah (38,6 juta jiwa). Sementara itu, wilayah dengan populasi paling sedikit adalah Papua Barat dan Papua Selatan dengan masing-masing 588 ribu jiwa.

Pada level kabupaten/kota, Kabupaten Bogor kembali menjadi wilayah dengan penduduk terbanyak yang hampir menyentuh angka 6 juta jiwa.

Posisi berikutnya diikuti oleh Kabupaten Bandung (3,9 juta jiwa) dan Kabupaten Tangerang (3,5 juta jiwa). Kontras dengan hal tersebut, Kabupaten Supiori di Papua hanya memiliki 29 ribu jiwa penduduk.

Baca juga : Lebih dari 600 Warga Ikuti Rekrutmen Massal Eiger Adventure Land di Bogor

Mobilitas dan Kelahiran Nasional

Teguh mengungkapkan mobilitas penduduk paling dinamis terjadi di wilayah penyangga dan pusat industri. Kabupaten Bogor mencatat mutasi penduduk tertinggi (133 ribu), disusul Kabupaten Bekasi (104 ribu), dan Kabupaten Bandung (96 ribu).

Terkait angka kelahiran, Dukcapil mencatat total 5,8 juta akta kelahiran diterbitkan secara nasional sepanjang 2025. Jawa Barat menyumbang angka kelahiran tertinggi sebesar 438 ribu jiwa.

"Sebanyak 23,4 persen akta diterbitkan dalam waktu kurang dari 30 hari setelah bayi lahir. Semakin cepat akta diterbitkan, semakin cepat pula hak-hak sipil anak terpenuhi oleh negara," tutup Teguh. (Z-10)