Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Papua Barat Daya hampir selesai. Komisi II bakal mengesahkan keputusan tingkat I bakal payung hukum pemekaran Papua Barat tersebut.
"(Pengesahan tingkat I) RUU Barat Daya rencananya hari ini, nanti kami akan mulai rapat Panja dulu jam 3. Nanti jam 4 dilanjutkan dengan rapat kerja pengambilan tingkat I," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Raker tersebut akan dihadiri perwakilan pemerintah. Salah satunya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Komisi II langsung menyampaikan pembahasan tingkat I ke pimpinan DPR. Komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri berharap pimpinan lembaga legislatif segera mengagendakan pengesahan RUU Papua Barat Daya.
Baca juga: Kapolri Ingatkan Anggotanya Hindari Pelanggaran Hukum
"Kami minta segera diagendakan (pengesahan RUU Papua Barat Daya) pada rapat paripurna secepatnya," ujar dia.
RUU Papua Barat Daya merupakan provinsi keempat baru di Indonesia. Sebelumnya, DPR dan pemerintah mengesahkan aturan pembentukan Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Pemekaran wilayah di Papua dilakukan sebagai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Pemekaran diamanatkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua.(OL-4)
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
WARGA Kabupaten Brebes Selatan, melalui Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Brebes (KP2KB), mengancam akan menggeruduk DPRD Jateng, jika tidak segera menggelar rapat Paripurna
Bila kebijakan moratorium dicabut, kata dia, maka disepakati agar pembentukan daerah dilakukan secara terbatas dan betul-betul berkaitan dengan kepentingan strategis nasional.
POI 2024 ialah wadah bagi putri-putri daerah untuk menyalurkan bakat dan talenta mereka.
POLDA Papua mengimbau warga di wilayah Papua dan tiga daerah otonomi baru (DOB) untuk mewaspadai cuaca ekstrem. Hal ini menyusul prakiraan cuaca hujan intensitas sedang hingga lebat oleh BMKG
Dalam tiga bulan terakhir Pemprov Papua Pegunungan mengawal intens beberapa agenda prioritas pemerintah di daerah pegunungan seperti, penanganan inflasi, stunting dan pelayanan kesehatan.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved