Pemekaran Dianggap Mengutamakan Kesejahteraan Papua

PEMEKARAN tiga provinsi di Pulau Papua dianggap menjadi bukti kepedulian pada masyarakat papua. Aksi ini, dianggap menjadi bukti Presiden Joko Widodo ingin mengutamakan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Ini menjadi bukti bahwa demi Papua, Presiden Jokowi ingin Papua terus mengalami dinamisasi, dan berupaya menstabilkan persoalan yang ada di Papua,” ungkap Pengamat politik dan akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Robi Sugara dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (4/8).

Seperti yang diketahui, pada Juni 2022 DPR mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua menjadi undang-undang yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Pemekaran ditujukan untuk menjamin hak dan pemerataan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Menurut Robi, sekitar 40% persoalan Indonesia, ada di Tanah Papua. Oleh karena itu, isu Papua menjadi penting dan sensitif, sehingga pemerintah cukup hati-hati dalam menyikapi.

Meskipun adanya kebijakan moratorium pemekaran akibat keterbatasan anggaran, pemerintah masih mengupayakan atau mendahulukan Papua. Kendati membutuhkan biaya yang tidak sedikit, namun pemerintah pusat tetap berupaya.

“Ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat yang cukup tinggi apalagi di tengah gelombang covid-19 serta dampak perang Rusia dan Ukraina,” ujarnya.

Baca juga: Tidur Kurang dari 9 Jam Pengaruhi Ingatan dan Kesehatan Mental Anak

Pemekaran tersebut juga untuk mempercepat pembangunan dan proses layanan yang harus dirasakan oleh masyarakat Papua. Selain itu, yang perlu diutamakan adalah menyiapkan sumber daya manusia.

Dengan adanya, DOB membutuhkan tenaga ahli yang cukup. Hal itu tentu saja belum bisa dipenuhi dengan maksimal oleh warga asli Papua sehingga perlu dukungan dari warga Indonesia lainnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua Jan Christian Arebo menilai pemekaran provinsi Papua selaras dengan kebijakan percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

"Ini adalah kebijakan yang luar biasa sekaligus bentuk keseriusan dalam membangun kesejahteraan masyarakat Papua," ujarnya.

Menurut dia, pemekaran ini diperlukan mengingat luasnya kondisi geografis Papua jika dibandingkan Jawa, sehingga membutuhkan rentang kendali yang harus diperlebar agar layanan publik bisa dimaksimalkan. Selain itu, kata dia, tiga provinsi baru juga akan menyerap sumber daya manusia khususnya dari warga asli Papua. Hal itu tentu saja membawa dampak positif bagi generasi muda yang memiliki kemampuan di berbagai bidang. (Gan)