PEMERINTAH mengakui masih ada masyarakat Papua yang menolak kebijakan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah tersebut. Walaupun demikian, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengklaim jumlahnya tidak mencerminkan mayoritas warga Papua.
“Bahwa masih ada 1-2 pihak iya. Saya kira tidak mayoritas, tidak mencerminkan mayoritas. Bahkan Gubernur (Papua) pun sudah setuju (pemekaran),” katanya usai membuka Rapat Koordinasi Nasional XV Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (30/6)
Ma’ruf menyebutkan, pemerintah bakal terus melakukan sosialisasi dan dialog untuk meredam ketidaksetujuan warga Papua terhadap kebijakan pemekaran. “Upaya kita memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi kepada mereka,” jelasnya.
Menurut Ma’ruf, pemekaran merupakan salah satu upaya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih dekat kepada masyarakat. “Artinya kalau dibagi wilayahnya jadi pelayanannya, koordinasi lebih dekat dengan masyarakat. Ini tujuannyan untuk lebih mudah melayani masyarakat dalam rangka menyejahterakan,” jelasnya.
Pemerintah, tambah Ma’ruf, juga berkomitmen untuk memberi kesempatan lebih banyak kepada orang Papua terutama dalam memimpin wilayah tersebut. “Memang kita utamakan orang asli Papua,” pungkasnya. (OL-8)
