Sabtu 02 Juli 2022, 09:44 WIB

Tanggapi DOB Papua, PGI Papua Ingatkan Masih ada Uji Materi Berlangsung di MK

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Tanggapi DOB Papua, PGI Papua Ingatkan Masih ada Uji Materi Berlangsung di MK

Antara/Fanny Octavianus
Peta Papua

 

PERSEKUTUAN Gereja-Gereja Indonesia (PGI) meminta semua pihak untuk menghormati proses pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang saat ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan Kepala Biro Papua PGI, Ronald Richard Tapilatu terkait pengesahan tiga rancangan undang-undang daerah otonomi baru (RUU DOB) Papua oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna pada Kamis (30/6(..

Richard menjelaskan PGI, tidak dalam rangka mendukung atau menolak penambahan wilayah baru di Papua.

Namun demikian, ia mengatakan PGI memiliki tanggung jawab moral politik untuk mengingatkan semua pihak agar tidak gegabah mengambil langkah terkait RUU DOB ini.

“PGI tidak di posisi menolak atau menerima. PGI di posisi mengingatkan semua pihak ada proses hukum yang sementara berlangsung di MK. Sabar lah nunggu proses hukum selesai baru kita sama-sama melihat tindak lanjutnya,” kata Richard dalam keterangannya. 

Baca juga : Dampak DOB di Papua, Revisi UU Pemilu Dibicarakan Setelah Reses

Richard mengungkapkan, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menggugat RUU DOB ke MK memiliki banyak aspek pertimbangan, salah satunya terkait kesiapan Papua menambah provinsi baru. Sehingga, lanjutnya, langkah ini harus dihormati.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi mengesahkan tiga rancangan undang-undang daerah otonomi baru (RUU DOB) Papua dalam Rapat Paripurna Kamis, 30 Juni 2022. Tiga RUU tersebut adalah RUU Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Sebelum pengesahan, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan terkait hasil pembahasan tiga RUU tersebut.

Ia mengatakan, tujuan pemekaran di Provinsi Papua sudah berdasarkan pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

"Pemekaran ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan dan mengangkat harkat martabat masyarakat," ujar Doli, Kamis (30/6). (RO/OL-7) 

Baca Juga

MI/PIUS ERLANGGA

Hari Terakhir Pendaftaran Peserta Pemilu 2024, Dua Parpol belum Konfirmasi

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 06:30 WIB
Pada hari terakhir tahapan pendaftaran, ada sepuluh parpol yang akan berbondong-bondong mendatangi...
Dok.MI

Formappi: Fungsi Legislasi DPR Biasa Saja

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 22:47 WIB
Delapan RUU lainnya, ujar Lucius, merupakan RUU Kumulatif Terbuka yang semuanya terkait undang-undang provinsi (5 RUU) dan daerah otonomi...
Dok MI

Esok Tiba di Tanah Air, Surya Darmadi Siap Ikuti Proses Hukum

👤Ant 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 20:21 WIB
Juniver mengatakan Surya sudah bersurat kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajaran pimpinan Kejagung perih kesiapannya...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya