Berita Terbaru Pemekaran Wilayah Hari Ini

Elemen Tokoh Masyarakat Tangsel dan Tangerang Konsolidasi Perkuat Bakortara

Ia menilai, peluang dan harapan terbuka lebar bagi sebuah perjuangan terbentuknya pemekaran Provinsi Tangerang Raya yang diinisiasi Bakortara

Jangan Salah Urus Papua                                               

PEMEKARAN empat provinsi baru di tanah Papua merupakan beleid Pemerintah untuk percepatan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Empat DOB di Papua Gunakan Kantor KPU Sementara

Adapun kantor KPU untuk keempat provinsi tersebut akan menempati kantor sementara di kantor KPU tingkat kabupaten/kota, yang menjadi Ibu Kota DOB.

Pemkab Tasikmalaya Terima Dua Usulan DOB

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya menerima dua usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB), yakni wilayah selatan dan utara.

DOB Picu Masalah Baru, DPR Papua Tagih Janji Kesejahteraan Orang Asli Papua

Dikatakan Boy penempatan pegawai atau pejabat di lingkungan Provinsi DOB baru membuat warga asli Papua bingung dan bertanya-tanya

Di Depan Wapres, Pimpinan dan Tokoh Adat Tuntut Pemekaran Papua Barat Tengah

AUDIENSI antara Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan sejumlah pimpinan daerah dan adat di wilayah Provinsi Papua Barat diwarnai ajang curhat.

Meski ada Pemekaran, Papua Minta Prioritas Alokasi APBD 2023 Karena Ikut Topang Daerah Otonom Baru

Hal itu, kata Boy, bukan tanpa alasan karena Provinsi induk di Jayapura masih menjadi pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan di seluruh Papua

DPP NasDem Diingatkan Harus Cermat Tentukan Ketua NasDem Papua Tengah

Setidaknya pemimpin partai di wilayah Papua Tengah harus benar-benar kader NasDem yang memahami seluk-beluk wilayah dengan baik

DPR Papua Butuh Payung Hukum terkait Status Anggota DPR Papua dari Dapil Provinsi Baru

KEMENDAGRI diminta menerbitkan payung hukum yang jelas terkait status anggota DPR Provinsi Papua 2019-2024, yang berasal dari 5 Dapil yang kini sudah menjadi provinsi baru

DPR Sahkan UU Pemekaran Papua Barat Daya

Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pun diawali dengan pembacaan laporan dari pimpinan Komisi II DPR RI.

Paripurna DPR setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan setuju RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk disahkan menjadi undang-undang.

Pesan Mendagri untuk Tiga Pj Gubernur Papua Baru: Jaga Stabilitas

Menurut Mendagri Tito, pembangunan di suatu wilayah tidak dapat berjalan lancar, jika pemimpin daerah tidak menjaga stabilitas politik pemerintahan.

Sekda Papua Tengah Diusulkan Diisi Birokrat Asli Papua Tengah

Permintaan itu dikemukakan menyusul rencana pemerintah pusat mengangkat Penjabat (Pj) Gubernur di tiga provinsi daerah otonom baru (DOB) di Papua

Rico Sia Buka Sosialisasi Pemetaan Batas Desa di Raja Ampat

Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya akan dilakukan dalam waktu dekat. Tentu penting bagi BIG mempersiapkan pemetaan wilayah.

Usulan Pemekaran Cianjur Selatan Sudah di Pemerintah Pusat

PEMPROV Jabar melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sudah menyerahkan dokumen usulan calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Cianjur, ke pusat.

Wapres: Banyak Wilayah Hasil Pemekaran yang belum Bisa Mandiri

Alhasil, pemerintah belum berencana untuk mencabut kebijakan moratorium pemekaran wilayah. Sekalipun, sudah ada keinginan pemekaran dari sejumlah wilayah.

Wapres: Pemerintah Belum Berencana Cabut Moratorium Pemekaran Wilayah

Berdasarkan kajian Kemendagri, sejumlah wilayah hasil pemekaran ternyata belum mampu membiayai dirinya sendiri.

NasDem Ingin Papua Barat Daya Percepat Peningkatan Ekonomi

PERCEPATAN pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan mengangkat hajat hidup orang banyak.

Komisi II Setujui RUU Papua Barat Daya di Pembahasan Tingkat I

Raker tersebut akan dihadiri perwakilan pemerintah. Salah satunya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

DOB Papua, Wamendagri Beberkan Empat Hal Strategis

Untuk kebijakan DOB yang telah dibentuk di Papua, Wempi mengatakan hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022, UU Nomor 15 Tahun 2022, dan UU Nomor 16 Tahun 2022. 

Buku dan Peradaban Bangsa

Tantangan Hilirisasi Pertanian

Bahaya Cengkeraman Framing di Zaman Artificial Intelligence

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia