Kamis 17 November 2022, 17:22 WIB

DPR Sahkan UU Pemekaran Papua Barat Daya

Putra Ananda | Politik dan Hukum
DPR Sahkan UU Pemekaran Papua Barat Daya

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Mendagri Tito Karnavian (kiri) menyerahkan laporan pemerintah terkait Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan provinsi Papua Barat daya.

 

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap dengan disahkannnya UU Pembentukan Papua Barat Daya, kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih itu semakin meningkat.

Pengesahan UU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11). Puan memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 itu.

Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pun diawali dengan pembacaan laporan dari pimpinan Komisi II DPR RI. Kemudian Puan meminta persetujuan dari anggota dewan.

"Apakah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?" ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

"Setuju," jawab anggota DPR RI serentak sambil bertepuk tangan.

Baca juga: Muhammadiyah: Indonesia Butuh Pemimpin dengan Kharisma Nilai

Adapun Provinsi Papua Barat Daya akan mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Mamberamo. Provinsi baru ini akan memiliki ibu kota di Sorong.

Untuk diketahui, pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dilakukan lantaran pembangunan manusia di daerah tersebut masih tertinggal. Puan berharap pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan mempercepat pembangunan di wilayah itu.

“DPR RI berharap pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. DPR mendukung UU ini agar ada pemerataan pembangunan di Papua,” ungkapnya.

“Infrastruktur di wilayah-wilayah yang mencakup Papua Barat Daya juga harus cepat dikembangkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga indeks pembangunan manusia di provinsi ini akan lebih maju,” sambung Puan.

Mantan Menko PMK ini juga mengatakan, pengesahan UU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan mendukung kelancaran tahapan Pemilu Serentak 2024. Puan meminta Pemerintah cepat merampungkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai implikasi dari pembentukan sejumlah DOB Papua.(OL-4)

Baca Juga

MI/HO

Zulhas Akui Arus Bawah PAN Dukung Erick Thohir jadi Cawapres

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 03 Desember 2022, 16:58 WIB
“Cawapresnya Pak Erick Thohir yang sudah sehari-hari sama saya, paling nyantol,” terang...
MI/HO

Saksi Kemenkop Akui Secara Hukum, Koperasi Indosurya tidak Bisa Dipidana

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 03 Desember 2022, 16:50 WIB
“Karena dalam UU kita, koperasi tidak dapat sanksi pidana dan hanya bisa kena sanksi...
ANTARA FOTO/Ampelsa

Pelemparan Telur dan Kaus Kaki Busuk Bukan Skenario Playing Victim

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 03 Desember 2022, 16:50 WIB
Pelemparan telur dan kaus kaki ke Kantor DPW NasDem Aceh merupakan buntut dari rangkaian safari calon presiden (capres) 2024 NasDem Anies...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya